Formatif Pertemuan Ketujuh Kelas XI UUD 1945

Berikut yang paling tepat menggambarkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari perilaku demokratis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 adalah ….

• Keterbukaan informasi hanya diperlukan dalam pemilihan umum.

• Keterbukaan informasi memastikan akses publik terhadap informasi yang penting bagi pembangunan masyarakat.

• Keterbukaan informasi hanya berlaku untuk warga negara yang memiliki pekerjaan di pemerintahan.

• Keterbukaan informasi seharusnya dibatasi untuk menghindari kekacauan di masyarakat.

• Keterbukaan informasi hanya berkaitan dengan urusan luar negeri.

Berikut ini pernyataan-pernyataan yang bukan mencerminkan perilaku demokratis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pada era keterbukaan informasi, adalah ...

• Masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi publik dari pemerintah.

• Keterbukaan informasi hanya berlaku untuk informasi non-sensitive dan non-konfidensial.

• Pemerintah berkewajiban memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat.

• Keterbukaan informasi mendukung partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan publik.

• Media massa memiliki peran penting dalam memastikan keterbukaan informasi di masyarakat

UUD 1945 mendukung prinsip keterbukaan informasi dalam pemerintahan adalah ….

• melarang pemerintah untuk berbagi informasi dengan publik.

• memberikan wewenang penuh kepada pemerintah untuk merahasiakan semua kebijakan.

• menekankan pentingnya transparansi dan akses informasi untuk warga negara.

• memberikan kendali penuh kepada pemerintah atas semua informasi.

• mengizinkan diskriminasi informasi.

Pada era keterbukaan informasi, bagaimana perilaku demokratis dapat diimplementasikan oleh warga negara adalah ….

• membatasi akses informasi publik.

• mengabaikan hak-hak asasi warga negara.

• berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan

• menutup akses media massa

• membatasi keterlibatan warga negara dalam proses politik

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang menekankan pada keputusan kolektif dan partisipasi warga negara. Keterbukaan informasi adalah alat penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi. Ini berarti bahwa dalam era keterbukaan informasi, pemerintah harus...

• Bertindak tanpa pertanggungjawaban

• Melakukan segala sesuatu secara rahasia

• Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan

• Memiliki kontrol penuh atas informasi

• Tidak melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan

"Era keterbukaan informasi dalam implementasi perilaku demokratis mencakup transparansi pemerintah dan akses publik terhadap data dan kebijakan pemerintah. Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai ini adalah dengan..."

• Membatasi akses informasi publik

• Menyensor media massa

• Mendorong diskriminasi informasi

• Mengadakan acara kebijakan tertutup

• Mendorong akses informasi publik

Yang diubah dalam perubahan pertama UUD NRI 1945 adalah ….

• Sistem pemerintahan

• Lambang negara

• Bendera negara

• Bahasa resmi

• Semua jawaban benar

Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat. Jadi Inti dari demokrasi adalah .…

• Pemisah kekuasaan

• Kedaulatan rakyat

• Pengambil suara terbanyak

• Kedaulatan pemerintahan

• Kedaulatan negara dan rakyat

Dalam proses amandemen UUD NRI Tahun 1945 tentunya tidak terlepas dari peran MPR, peran MPR tersebut adalah…

• MPR berperan sebagai pengajuan usul RUU

• Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan perda

• Memberika persetujuan atas rancangan perda mengenai APBD

• Pengawasan terhadap UU

• MPR memiliki wewenang untuk mengubah atau menambah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam proses amandemen tentunya timbul beberapa dampak, apa dampak dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 terhadap kehidupan sebagai bangsa?

• Perubahan dari negara yang bersifat objektif menjadi subjektif

• Rumusan UUD NRI Tahun 1945 tentang kehidupan yang komunisme

• UUD NRI Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan yudikatif

• Perubahan UUD NRI Tahun 1945 menjadikan rakyat yang berdaulat bukan pemerintah atau negara

• Amandemen UUD NRI Tahun 1945 menjadikan DPR sebagai lembaga tertinggi