TIPIKOR

peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di indonesia

• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
• Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2010
• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002

menentukan tersangka adalah kewenangan?

• jaksa

• polisi

• Hakim
• penyidik

lembaga yang diberi kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi adalah

• polri

• kejaksaan

• KPK

• pengadilan

pelaku yang memberikan atau menjanjikan sesuatu terhadap hakim dapat dijerat dengan pasal berapa dalam UU TIPIKOR?

• Pasal 8 UU TIPIKOR
• Pasal 5 UU TIPIKOR
• Pasal 12 UU TIPIKOR
• Pasal 6 UU TIPIKOR

pasal yang mengatur tentang pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana korupsi adalah?

• Pasal 1 UU No. 31 Tahun 1999
• Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999
• Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999
• Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999

pasal 5 UU TIPIKOR mengatur tentang?

• pemberi suap

• penerima suap

• pemberi dan penerima suap

• pengembalian kerugian negara

berikut yang bukan sebagai subyek dalam UU TIPIKOR adalah?

• kementerian negara

• penerima bantuan sosial negara

• perusahaan yang mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah

• lembaga pendidikan yang tidak memiliki modal/sarana negara

mengambil uang milik negara yang bersumber dari APBN yang disimpan dalam brankas milik pemerintah dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri dengan cara memakai anak kunci palsu adalah perbuatan?

• korupsi

• pencurian

• perampokan

• penggelapan

dasar hukum pembentukan KPK diatur dalam?

• Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
• Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2004
• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu adalah

• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum.
• Meningkatkan jumlah kasus yang ditangani.
• Meningkatkan jumlah tahanan di penjara.
• Mengurangi biaya operasional sistem peradilan.