Beberapa Upaya yang akan dilaksanakan sampai dengan 2019 dalam meminimalisir terjadinya sengketa lahan adalah sebagai berikut kecuali...

Merumuskan peraturan baru terkait sengketa dengan pola dan masalah baru

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penanganan perkara/sengketa

Pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah incracht dan pemaparan perkara/sengketa secara mingguan

Penyiapan model-model penanganan sengketa

Berikut Terobosan dan Inovasi terbaru Kementerian ATR BPN dalam rangka pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut, kecuali ....

Layanan Informasi Pertanahan Elektronik

Yang termasuk Hak sekunder atau Derivatif adalah sebagai berikut kecuali...

Hak menumpang (Hak Numpang Karang)

Hak Sewa di atas tanah Hak Milik/HGB/HGU (right of lease building)

Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Renstra 2020-2024

Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan

Menyelenggaraan Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia

Menyelenggarakan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Ada 5 kriteria yang dilakukan BPN dalam upaya penyelesaian kasus pertanahan. Adapun yang dimaksud dalam kriteria 4 (K4) adalah...

Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilakan untuk diselesaikan melalui instansi lain

Penerbitan surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan dan pemberitahuankepada semua pihak yang bersengketa

Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang telah ditangani termasuk kewenangan BPN dan dapat diselesaikan melalui instansi lain

Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain disetujui oleh pihak yang bersengketa

penerbitan Surat Keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pembatalan sertipikathak atas tanah, pencatatan dalam buku tanah atau perbuatan hukum lainnya sesuai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 mencakup peraturan tentang...

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan

Berikut ini termasuk dalam fungsi Kementerian ATR/BPN, kecuali...

Menciptakan tenaga peneliti di bidang pertanahan

Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan

Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah

Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah

Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan

Beberapa penyebab hilangnya Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah sebagai berikut, kecuali...

Tanah tersebut musnah karena bencana alam

Tanah tersebut ditelantarkan dalam jangka waktu tertentu

Penyerahan sukarela oleh pemiliknya

Tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah disebut...

Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara

Peraturan terkait pendaftaran tanah dan lahan diatur dalam...

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1999

Sengketa tanah antara lain sebagai berikut, kecuali...

Sengketa mengenai pemilikan, transaksi

Penanganan suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional dilakukan dengan tahapan sebagai berikut kecuali...

Menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus

Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan kasus

Penyelenggaraan gelar kasus/penyiapan berita acara

Pengolahan data pengaduan, penelitian lapangan/koordinasi/investigasi

Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan

Undang-undang yang mengatur mengenai Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yaitu ....

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditegaskan dalam...

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009

Berikut adalah yang dimaksud dengan pendaftaran tanah yaitu...

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan lain-lain

Pengumpulan data kepemilikan hak atas tanah di suatu wilayah tertentu

Tanah masyarakat yang didaftarkan ke kantor pertanahan setempat untuk disahkan menjadi hak milik

Kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat dan pihak kecamatan dalam rangka mendaftarkan hak milik tanah

Sistem pendataan tanah yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tanah masyarakat

Menurut Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, kasus pertanahan termasuk...

Sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada BPN RI

Segala bentuk yang berhubungan dengan tanah yang diadukan oleh masyarakat ke BPN

Perebutan wilayah kekuasaan tanah/hak milik

Sengketa mengenai harga tanah yang meningkat secara cepat

Sengketa tanah, bangunan pemerintah yang menempati wilayah tanah rakyat

Pendaftaran tanah secara sporadik artinya adalah...

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal

Kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan

Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

Pendaftaran tanah sistematis lengkap

Berikut adalah pengertian dari surat ukur yaitu...

Dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian

Dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah

Dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran

Surat tanda bukti untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf

Dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya

Segala persoalan Hukum Tanah di Indonesia diatur dalam ketentuan...

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006

Undang-Undang No. 14 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010

Sejak didirikan pada tahun 2005, pertanahan nasional dikembangkan atas dasar 4 prinsip pengelolaan sebagai berikut kecuali...

Pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia

Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keadilan penguasaan dan pemilikan tanah

Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan Kebangsaan Indonesia

Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada harmoni sosial

Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada kesejahteraan masyaraka

Yang dimaksud dengan Hak milik atau Sertipikat Hak Milik secara teoritis adalah sebagai berikut...

Hak individual primer yang bersifat perdata, terkuat, dan terpenuh yang bisa dimiliki turun temurun tanpa ada batas waktu berakhirnya, atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut

Dokumen milik pribadi yang membuktikan kepemilikan atas suatu bidang tanah yang legal secara hukum

Hak individu atau kelompok atas suatu lahan kosong yang ditetapkan oleh pemerintah

Bukti kepemilikan atas suatu tanah dan bangunan diatasnya serta kekayaan alam yang terkandung didalammnya

Bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Kecamatan/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya merupakan kegiatan....

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona)

Pendaftaran Tanah Secara Serentak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1956 membahas tentang...

Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan

Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negera

Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda

Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu

Undang Undang nomor 26 tahun 2008 membahas tentang...

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Pengadaan Tanah untuk Perkebunan

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan dan Kepentingan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya disebut juga..

Pendaftaran tanah untuk pertama kali

Pendaftaran tanah secara sporadik

Pendaftaran tanah secara sistematik

Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman ditetapkan dalam...

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1977

Keberadaan Agenda Prioritas (Nasional) sebagai upaya pencapaian Visi Misi Presiden didentifikasi oleh BPN RI sebagai berikut, kecuali...

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Pemanfaatan Lahan Kosong

Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya

Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ditetapkan dalam peraturan...

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 17 Tahun 2020

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 mengatur mengenai...

Penggunaan Tanah-Tanah Untuk Lintas Lintas Kereta Api

Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan

Pemilikan Tanah Petanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri

Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian

Warna pada gambar di atas (dalam Logo Kementerian Agraria dan Tata Ruang) melambangkan...

Melambangkan ruang terbuka, kebijaksanaan, kejujuran, dinamis dan keseimbangan

Melambangkan semangat, usaha yang menyeluruh dan antusiasme

Melambangkan kehangatan, pencerahan, intelektual dan kemakmuran

Melambangkan lingkungan alam sekitar yang terjaga dengan baik serta air

Melambangkan perdamaian, spiritualitas, persatuan, pencapaian dipadukan dengan keterbukaan, kejujuran, dinamis serta berimbang

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu ada pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Di bawah ini kalimat mana yang bukan bermakna dalam Perkataan “dikuasai”

Dimiliki oleh negara guna pengaturan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat

Memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan tertinggi

Dikuasai negara untuk pengaturan penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah

Implikasi dari orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mempunyai Hak Milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan; dan seorang WNI yang kehilangan kewarganegaraannya adalah...

Wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu

Wajib menyerahkan hak itu setelah 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu

Seyogyanya menjual hak itu setelah 1 (satu) tahun sejak diperoleh diperolehnya atau hilangnya kewarganegaraan itu

Seharusnya melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu

PAKET 1: DASAR PERTNHN

Authored by Hamdan Mohamad

Other

Professional Development

Used 3+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

100 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Kementerian Agraria dan Tata Ruang terdiri atas beberapa nomenklatur, kecuali...

Direktorat Jenderal Pengawasan Sengketa

Direktorat Jenderal Survey dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang

Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

Direktorat Jenderal Tata Ruang

Sekretariat Jenderal

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Tanah bekas milik kerajaan dinamakan dengan nama...

Tanah Negara

Tanah Absentee

Tanah Eigendom

Tanah Swapraja

Tanah Warisan Budaya

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing terdapat dalam...

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1980

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1980

Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Sebuah asosiasi nasional yang bergerak dalam pengembangan perumahan dan permukiman di Indonesia yaitu...

Asosiasi Pengembang Permukiman dan Perumahan Indonesia

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia

Asosiasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia

Organisasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia

Organisasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Permukiman Indonesia

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Istilah untuk surat nomor tagihan pajak atas tanah/bangunan yang dimaksudkan, yang sekarang dikenal dengan Surat Pajak Hasil Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yaitu...

Swapercht

Landrente

Verponding

Erfpacht

Eigendom

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Slogan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah

Melayani, Profesional, Terberdaya

Melayani, Profesional, Berdaya Saing

Melayani, Profesional, Terpercaya

Maju, Modern, Terpercaya

Maju, Modern, Berstandar Internasional

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Berikut adalah beberapa tujuan pelayanan pengukuran bidang tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, kecuali...

Pengukuran atas permintaan instansi dan/atau masyarakat untuk mengetahui Luas tanah

Pengukuran untuk kepentingan laporan tahunan

Pengukuran dalam rangka pembuatan peta situasi lengkap (topografi)

Pengukuran bidang untuk keperluan pengembalian batas

Pengukuran dalam rangka kegiatan inventarisasi/pengadaan tanah

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

100 questions

Cuestionario sobre Derechos Humanos

Quiz

•

Professional Development

100 questions

Desa-Kota

Quiz

•

12th Grade - Professi...

100 questions

UD_K2

Quiz

•

Professional Development

103 questions

địa cki

Quiz

•

Professional Development

96 questions

ROMANPSIKP-NS13

Quiz

•

Professional Development

100 questions

Seleksi Kompetensi Penata Layanan Operasional

Quiz

•

Professional Development

100 questions

uts 7aaa

Quiz

•

Professional Development

100 questions

LATIHAN SOAL SELEKSI TERTULIS PPS PILKADA 2024

Quiz

•

Professional Development

Popular Resources on Wayground

8 questions

Spartan Way - Classroom Responsible

Quiz

•

9th - 12th Grade

15 questions

Fractions on a Number Line

Quiz

•

3rd Grade

14 questions

Boundaries & Healthy Relationships

Lesson

•

6th - 8th Grade

20 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

3rd Grade

3 questions

Integrity and Your Health

Lesson

•

6th - 8th Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

9 questions

FOREST Perception

Lesson

•

20 questions

Main Idea and Details

Quiz

•

5th Grade

Discover more resources for Other

15 questions

LOTE_SPN2 5WEEK3 Day 2 Itinerary

Quiz

•

Professional Development

6 questions

Copy of G5_U6_L5_22-23

Lesson

•

KG - Professional Dev...

10 questions

March Quiz

Quiz

•

Professional Development

5 questions

Copy of G5_U6_L8_22-23

Lesson

•

KG - Professional Dev...

10 questions

suffixes FUL OR LESS

Quiz

•

Professional Development