Kementerian Agraria dan Tata Ruang terdiri atas beberapa nomenklatur, kecuali...

• Direktorat Jenderal Pengawasan Sengketa

• Direktorat Jenderal Survey dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang

• Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

• Direktorat Jenderal Tata Ruang

• Sekretariat Jenderal

Tanah bekas milik kerajaan dinamakan dengan nama...

• Tanah Negara

• Tanah Absentee

• Tanah Eigendom

• Tanah Swapraja

• Tanah Warisan Budaya

Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing terdapat dalam...

• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1980

• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1980

• Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961

• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012

• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980

Sebuah asosiasi nasional yang bergerak dalam pengembangan perumahan dan permukiman di Indonesia yaitu...

• Asosiasi Pengembang Permukiman dan Perumahan Indonesia

• Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia

• Asosiasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia

• Organisasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia

• Organisasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Permukiman Indonesia

Istilah untuk surat nomor tagihan pajak atas tanah/bangunan yang dimaksudkan, yang sekarang dikenal dengan Surat Pajak Hasil Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yaitu...

• Swapercht

• Landrente

• Verponding

• Erfpacht

• Eigendom

Slogan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah

• Melayani, Profesional, Terberdaya

• Melayani, Profesional, Berdaya Saing

• Melayani, Profesional, Terpercaya

• Maju, Modern, Terpercaya

• Maju, Modern, Berstandar Internasional

Berikut adalah beberapa tujuan pelayanan pengukuran bidang tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, kecuali...

• Pengukuran atas permintaan instansi dan/atau masyarakat untuk mengetahui Luas tanah

• Pengukuran untuk kepentingan laporan tahunan

• Pengukuran dalam rangka pembuatan peta situasi lengkap (topografi)

• Pengukuran bidang untuk keperluan pengembalian batas

• Pengukuran dalam rangka kegiatan inventarisasi/pengadaan tanah

Beberapa Upaya yang akan dilaksanakan sampai dengan 2019 dalam meminimalisir terjadinya sengketa lahan adalah sebagai berikut kecuali...

• Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penanganan perkara/sengketa

• Merumuskan peraturan baru terkait sengketa dengan pola dan masalah baru

• Pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah incracht dan pemaparan perkara/sengketa secara mingguan

• Inisiasi peradilan pertanahan

• Penyiapan model-model penanganan sengketa

Berikut Terobosan dan Inovasi terbaru Kementerian ATR BPN dalam rangka pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut, kecuali ....

• Sertipikat Elektronik

• Layanan Informasi Pertanahan Elektronik

• Sertipkat Analog

• Peluncuran 7 Layanan Prioritas

• Loket Online

Yang termasuk Hak sekunder atau Derivatif adalah sebagai berikut kecuali...

• Hak menumpang (Hak Numpang Karang)

• Hak Sewa di atas tanah Hak Milik/HGB/HGU (right of lease building)

• Hak usaha bagi hasil

• Hak Sewa atas tanah pertanian

• Hak tanah bersama