Penilaian KD.3.2 PPKn Kelas XII Semester 1

Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat Berikut yang merupakan salah satu contoh pengingkaran  kewajiban warga negara adalah ….

• Mengikuti Siskamling

• Membayar pajak tepat waktu

• Tidak menerobos lampu merah

• Membuat dan memperpanjang  SIM

• Mengemudi tetapi tidak memiliki  SIM

Berikut yang bukan merupakan upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran  hak dan pengingkaran  kewajiban warga negara, yaitu ….

• Meningkatkan Budaya KKN

• Meningkatkan  profesionalisme

• Meningkatkan Supremasi dan demokrasi

• Meningkatkan Kualitas dan pelayanan publik

• Meningkatkan kerjasama yang harmonis

Berikut adalah  contoh  perilaku  yang dapat  kalian  terapkan  sebagai siswa  di lingkungan  sekolah  dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat ditunjukkan dengan ….

• Tidak mau mengikuti tata tertib yang dibuat dikelas

• Hanya menuruti  dan mengerjakan  tugas yang diberikan  oleh guru yang disenangi saja

• Melaksanakan perintah  guru dan bersikap baik di depan guru tapi menjelekkan  dibelakang

• Mengikuti  apa yang diperintahkan  oleh guru apabila akan diberikan  nilai sikap sangat baik

• Mengikuti  dengan baik dan memperhatikan  saat guru sedang menerangkan  materi pelajaran

Kewenangan untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut  UUD Tahun 1945 adalah ….

• Mahkamah Angung

• Mahkamah Konstitusi

• Pengadilan Negara

• Komnas HAM

• KPK

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang....

• Mengubah dasar Undang-undang

• Melakukan Amandemen UUD 1945

• Memutuskan sengketa administrasi Negara

• • Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

• Mengajukan Undang-undang baru

Upaya tegas dan bersifat refresif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia adalah….

• Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela

• Mengucilkan para pelaku korupsi

• Mengawasi para penegak hukum

• Menindak sesuai prusedur hokum yang berlaku

• Membentuk lembaga yang dapat mencegah korupsi

Hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dari penyataan tersebut menggambarkan hukum mempunyai sifat ....

• Memaksa

• Mengatur

• Menyeluruh

• Memilih

• Memerintah

1Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang, merupakan bunyi Pasal….

• Pasal 23 ayat 1

• Pasal 23 ayat 2

• Pasal 24 A ayat 1

• Pasal 24 A ayat 2

• Pasal 25 ayat 2

Wewenang Komisi Yudisial menurut pasal 24B ayat 1 adalah….

• Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

• Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

• Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

• Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

• Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  KPK  berpedoman  asas-asasnya  yang  salah  satunya  asas akuntabilitas, artinya  ….

• Negara hukum yang  mengutamakan  landasan peraturan  perundang-undangan,  kepatutan  dan  keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan  tugas dan wewenang

• Membuka  diri  terhadap  hak  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur  dan  tindak diskriminatif  tentang kinerja KPK

• Setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan  KPK harus dapat dipertanggungjawab kan  kepada masyarakat

• Mendahulukan  kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,  akomodatif dan selektif

•    Mengutamakan  keseimbangan  antara tugas, wewenang tanggung  jawab dan kewajiban.