ULANGAN HARIAN XI

Apa yang menjadi latar belakang dilakukannya amandemen UUD NRI Tahun 1945 ?

• Ingin mengikuti perkembangan zaman dan dinamika politik dunia.

• Adanya kebuntuan politik dan ketidakmampuan UUD 1945 mengakomodasi aspirasi masyarakat.

• Tekanan dari negara-negara adikuasa agar Indonesia mengubah sistem pemerintahannya.

• Untuk memperkuat kedudukan presiden sebagai kepala negara.

Salah satu alasan utama dilakukannya amandemen UUD 1945 adalah adanya pasal-pasal yang multitafsir. Apa yang dimaksud dengan pasal multitafsir?

• Pasal yang terlalu panjang dan sulit dipahami.

• Pasal yang mengandung kata-kata asing yang sulit diterjemahkan.

• Pasal yang memiliki banyak penafsiran sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

• Pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan contoh dampak positif dari perubahan undang-undang akibat adanya pasal multitafsir?

• Meningkatnya kepastian hukum.

• Memperkuat sistem demokrasi.

• Meningkatkan investasi asing.

• Memperlemah lembaga peradilan.

Latar belakang terjadinya amandemen yaitu supremasi hukum dan sikap demokratis yang dianggap belum kuat. Apa yang dimaksud dengan supremasi hukum?

• Kekuasaan hukum yang tertinggi di atas segala-galanya.

• Kedaulatan rakyat sebagai sumber segala kekuasaan negara.

• Pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal.

• Otonomi daerah sebagai bentuk desentralisasi kekuasaan.

Perhatikan langkah dibawah ini,:

1.      Pengajuan Tertulis

2.      Pengajuan Usul Perubahan

3.      Proses Pengambilan Keputusan

4.      Keputusan Sidang MPR

5.      Pembatasan Perubahan

Yang merupakan Prosedur Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Berdasarkan Pasal 37 yaitu:

• 1-2-3-4-5

• 2-3-4-5-1

• 5-2-3-4-1

• 2-1-4-3-5

Berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, siapa yang berwenang mengajukan usulan perubahan terhadap pasal-pasal UUD?

• Presiden

• Mahkamah Konstitusi

• Sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR

• Menteri Hukum dan HAM

Syarat minimal kehadiran anggota MPR dalam sidang untuk membahas perubahan UUD adalah...

• Setengah dari jumlah seluruh anggota MPR

• Dua pertiga dari jumlah seluruh anggota MPR

• Semua anggota MPR harus hadir

• Sebagian besar anggota MPR

Keputusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan...

• Seluruh anggota MPR

• Mayoritas sederhana anggota MPR

• Mahkamah Konstitusi

• Sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR

Apa yang dimaksud dengan "bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah" dalam konteks Pasal 37 UUD 1945?

• Indonesia tidak boleh menjadi negara federal.

• Sistem pemerintahan presidensial tidak boleh diubah.

• Wilayah negara Indonesia tidak boleh diperkecil.

• Pancasila sebagai ideologi negara tidak boleh diubah.

Tujuan utama dari prosedur perubahan UUD yang ketat adalah...

• Mempermudah proses perubahan UUD.

• Menjaga stabilitas negara dan sistem pemerintahan.

• Membatasi peran rakyat dalam perubahan konstitusi.

• Mengikuti perkembangan zaman.