UTS Peradilan Agama di Indonesia

Peradilan Agama di Indonesia adalah lembaga peradilan yang khusus menangani perkara…

• Hukum pidana di kalangan masyarakat umum

• Hukum perdata yang berhubungan dengan umat Islam

• Sengketa niaga dan perbankan

• Kasus tata negara di kalangan pemerintahan

Pengertian umum Peradilan Agama menurut Undang-Undang adalah sebagai lembaga peradilan yang…

• Menangani semua jenis kasus yang berkaitan dengan agama

• Menyelesaikan perkara-perkara khusus bagi umat Islam dalam bidang perdata tertentu

• Mengatur ibadah umat Islam di seluruh Indonesia

• Mengadili kasus-kasus kriminal yang dilakukan umat Islam

Dalam sistem peradilan di Indonesia, Peradilan Agama merupakan bagian dari…

• Peradilan umum

• Peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung

• Peradilan khusus di bawah Kementerian Agama

• Lembaga independen yang terpisah dari pengadilan lainnya

Peradilan Agama di Indonesia berfungsi untuk menyelesaikan perkara seperti berikut, kecuali…

• Perceraian dan pembagian harta bersama bagi umat Islam

• Warisan dan hibah yang berdasarkan hukum Islam

• Sengketa pertanahan antara umat Islam dan non-Islam

• Penetapan asal usul anak berdasarkan hukum Islam

Asas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia adalah…

• Asas legalitas dan asas independensi

• Asas kerahasiaan dan asas keadilan

• Asas keterbukaan dan asas kekeluargaan

• Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan

Sumber hukum utama bagi Peradilan Agama dalam mengadili perkara-perkara umat Islam adalah…

• KUHPerdata

• Hukum adat

• Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait

• Konstitusi negara-negara Islam lainnya

Salah satu asas yang dijunjung dalam Peradilan Agama adalah asas independensi, yang berarti…

• Peradilan Agama harus mengikuti arahan eksekutif dalam setiap keputusan

• Peradilan Agama tidak dipengaruhi oleh pihak luar dan bebas dari intervensi

• Peradilan Agama mengutamakan keputusan berdasarkan suara terbanyak

• Hakim Peradilan Agama harus mengutamakan prinsip kekeluargaan

Selain Undang-Undang, sumber hukum lain yang menjadi acuan dalam Peradilan Agama adalah…

• Putusan pengadilan internasional

• Kebiasaan masyarakat lokal

• Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur hal-hal seperti perkawinan dan waris

• Peraturan dari lembaga keagamaan non-Islam

Peradilan Agama pertama kali diakui sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia pada masa…

• Kerajaan Majapahit

• Penjajahan Belanda

• Kemerdekaan Indonesia

• Pemerintahan Reformasi

Salah satu perubahan penting yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait Peradilan Agama adalah…

• Pembatasan kewenangan Peradilan Agama hanya pada kasus perceraian

• Penghapusan Peradilan Agama dari sistem peradilan

• Perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam kasus ekonomi syariah

• Pemindahan Peradilan Agama ke Kementerian Agama