EVALUASI TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

“Negara Indonesia adalah negara hukum” pernyataan tersebut terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 ...

• Pasal 1 ayat 1

• Pasal 1 ayat 2

• Pasal 1 ayat 3

• Pasal 2 ayat 1

Pengertian peraturan perundang-undangan ialah peraturan-peraturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan dilakukan melalui ...

• Prosedur sesuai ketentuan yang berlaku

• Pemungutan suara yang terbanyak

• Kesepakatan dengan masyarakat

• Kekuasaan yang dimiliki pejabat

Perhatikan pernyataan berikut

1)      UUD NRI Tahun 1945

2)      Undang-Undang

3)      Ketetapan MPR

4)      Peraturan Pemerintah

Urutan yang benar dari peraturan perundang-undangan ditunjukkan pada nomor ...

• 1,2,3,4

       

• 1,3,2,4

• 2,1,3,4

• 3,2,1,4

Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tidak boleh dibolak-balik karena memiliki makna ...

• Semua peraturan tersebut sama kedudukannya karena bersumber pada UUD NRI Tahun 1945

• Peraturan yang lebih rendang boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

• Peraturan yang lebih tinggi harus menyesuaikan dengan peraturan dibawahnya

• Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

Jika suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, lembaga yang berwenang melakukan pengujian adalah ...

• Mahkamah Agung

   

• Mahkamah Konstitusi

• Komisi Yudisial

• Pengadilan Tinggi

Jika suatu Peraturan Pemerintah diduga bertentangan dengan Undang-Undang, maka lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pengujian adalah ...

• Mahkamah Agung

      

• Mahkamah Konstitusi

• Komisi Yudisial

• Pengadilan Tinggi

Jika suatu Peraturan Presiden diduga bertentangan dengan Undang-Undang, maka lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pengujian adalah ...

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Presiden

• Pengadilan Tinggi

gar menjadi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang padu, maka secara berurutan dari tinggi ke rendah diisi dengan ...

• Ketetapan MPR, perda provinsi, dan peraturan pemerintah

• Ketetapan MPR, peraturan pemerintah, dan perda provinsi

• Peraturan pemerintah, ketetapan MPR, dan perda provinsi

• Peraturan pemerintah, perda provinsi, dan ketetapan MPR

Gambar ini adalah lembaga atau pejabat negara yang berwenang menetapkan atau mengesahkan ...

• UUD NRI Tahun 1945

• Peraturan daerah kabupaten/kota

• Peraturan daerah provinsi

• Undang-Undang      

“Pemerintah pernah mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2015. Perppu ini mengatur mengenai penggantian anggota pimpinan KPK setelah pimpinan KPK menjadi tersangka”.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan pada informasi diatas berada dibawah  ...

• UUD NRI Tahun 1945  

• Ketetapan MPR

• Undang-Undang

• Peraturan Pemerintah