Bab 2 X Norma dan Konstitusi

Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Berikut ini merupakan arti penting norma dalam masyarakat, kecuali ….

• Memicu terjadinya benturan kepentingan antarwarga

• Membentuk akhlak atau karakter manusia

• Menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat

• Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

• Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat.

Konstitusi menunjuk pada hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan konstitusi adalah …..

• Menghadirkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

• Memberi ketertiban dalam kehidupan bersama.

• Memberikan jaminan kemakmuran dan kesejahteraan kepada setiap orang

• Perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan (freedom), serta kemakmuran dan kesejahteraan (prosperity and welfare) bersama

• memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan memberikan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya

Salah satu fungsi konstitusi adalah menentukan dan membatasi kekuasaan negara. Hal ini berarti …..

• Pembatasan kekuasaan negara dalam konstitusi dimaksudkan agar program yang direncanakan pemerintah bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa campur tangan dari rakyat.

• Di dalam konstitusi juga terdapat jaminan atas hak asasi harus yang harus diwujudkan negara dengan cara melindungi setiap hak asasi warga negara.

• Di dalam konstitusi secara umum dicantumkan berbagai ketentuan mengenai pengakuan dan penjaminan hak-hak asasi warga negara.

• Kekuasaan negara harus dibatasi sedemikian rupa sehingga rakyat tidak menyalahgunakan kekuasaannya atau bertindak sewenang-wenang terhadap pemerintah

• Di dalam tiap konstitusi, umumnya diatur pembagian kekuasaan negara, lembaga-lembaga negara pemegang masing-masing kekuasaan itu, serta batas-batas kekuasaan dan hubungan antarlembaga negara.

Untuk membangun budaya hukum Pancasila, diperlukan kesadaran hukum setiap warga negaranya. Pengertian dari kesadaran hukum adalah …..

• keseluruhan sikap warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu berlaku

• pergaulan hidup secara damai yang diperoleh dengan upaya mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat

• kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang kaitannya dengan hukum yang berlaku

• upaya menilai apakah hukum telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai untuk dilaksanakan

• mengetahui keadaan yang sedang dialaminya, namun belum mau mengubah keadaan tersebut agar menjadi lebih baik

Pada 7 Agustus 1945, BPUPK dibubarkan. Selanjutnya, dibentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Berikut beberapa tugas PPKI, kecuali ….

• meresmikan Pembukaan (Preambul) dan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945

• mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia

• mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi Negara Indonesia

• melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis oleh BPUPK.

• Merumuskan dasar negara Indonesia merdeka serta Undang-undang Dasar

Dalam sistem ketatanegaran, konstitusi memiliki kedudukan sebagai hukum dasar. Hal ini berarti …..

• konstitusi memiliki kedudukan sebagai dasar negara sehingga konstitusi dijadikan sebagai pijakan utama dalam rangka ikut serta dalam penyelenggaraan system ketatanegaraan negara

• Dalam konstitusi berisi berbagai aturan mengenai hal-hal mendasar dalam kehidupan negara. Aturan ini termasuk mengenai lembaga-lembaga negara dan peraturan perundang-undangan beserta isinya.

• Dalam konstitusi berisi aturan-aturan mengenai hak asasi manusia yang merupakan bagian dari hak warga negara yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara tanpa kecuali

• Dalam konstitusi diusung mengenai ketentuan dan pedoman dalam bertingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari ser

• konstitusi memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan aturan-aturan lain. Dengan demikian, semua aturan yang dikeluarkan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Perhatikan pernyataan berikut!

1)    Membina hubungan yang lebih baik dalam pergaulan internasional.

2)    Mengubah tata kelola negara agar lebih baik.

3)    Mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan.

4)    Menegakkan kedaulatan rakyat dengan menempatkan MPR tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

5)    Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara.

6)    Mengontrol kekuasaan presiden yang terlalu besar (executive heavy) sehingga presiden benar-benar dapat dikontrol.

Pernyataan di atas yang merupakan tujuan dan maksud dari amendemen UUD 1945 ditunjukkan oleh nomor .....

• 1 dan 2

• 4 dan 5

• 2 dan 3

• 5 dan 1

• 3 dan 4

Perhatikan pilihan berikut!

 

1) Memanfaatkan celah kelemahan hukum yang berlaku

2) Merebaknya jenis dan bentuk pelanggaran hukum

3) Hak dan kewajiban dipahami dengan baik

4) Besarnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum

5) Penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi

Berdasarkan pilihan di atas, ciri-ciri seseorang atau masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi ditunjukkan pada nomor ...

• 1), 2), dan 3)

• 1), 2), dan 4)

• 1), 4), dan 5)

• 2), 3), dan 5)

• 3), 4), dan 5)

Berikut merupakan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan nasional adalah …..

• Pancasila, UUD 1945, Tap MPR, Perda Provinsi, Perpres dan Perda kabupaten/kota, PP, UU

• UUD NRI Tahun 1945, Keppres, PP, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/kota, Tap MPR, UU/Perpu

• UUD NRI Tahun 1945, UU/Perpu, Keppres, PP, Perda Provinsi, Perda kabupaten/kota, Tap MPR

• UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota

• Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, UU/Perpu, Perpres, PP, Perda kabupaten/kota

Perhatikan pilihan berikut!

1)    Mempertahankan kedamaian

2)    Menyelesaikan konflik

3)    Mewujudkan ketertiban

4)    Mencari keuntungan  

5)    Membangun pergaulan

Berdasarkan pilihan di atas, untuk menjamin keberlangsungan dan keseimbangan dalam hubungan antarwarga masyarakat, diperlukan adanya peraturan hukum. Peraturan hukum diperlukan berguna sebagaimana ditunjukkan pada nomor ….

• 1, 2, dan 3

• 1, 2, dan 4

• 1, 4, dan 5

• 2, 3, dan 5

• 3, 4, dan 5