Fransisca Dea

A. Model bisnis yang hanya beroperasi secara fisik

B. Model bisnis yang memanfaatkan teknologi digital dalam operasionalnya

C. Model bisnis yang tidak memerlukan interaksi dengan pelanggan

D. Model bisnis yang hanya fokus pada penjualan produk

A. Tokopedia

B. Netflix

C. Shopee

D. Bukalapak

A. Pajak progresif

B. Pajak regresif

C. Pajak tetap

D. Pajak proporsional

E. Pajak penghasilan

A. Pajak penghasilan

B. Pajak pertambahan nilai (PPN)

C. Pajak bumi dan bangunan (PBB)

D. Pajak kendaraan bermotor (PKB)

E. Pajak warisan

Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar, sehingga yang berpenghasilan tinggi membayar lebih besar daripada yang berpenghasilan rendah.

Proses pemungutan pajak harus dilakukan secara transparan dan jelas, agar wajib pajak memahami tujuan dan cara penghitungan pajak.

Biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin dibandingkan dengan penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah.

Pajak dikenakan pada kegiatan ekonomi tertentu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut.

Setiap individu yang menikmati fasilitas negara memiliki kewajiban yang sama untuk membayar pajak dalam jumlah yang sama.

A. Setiap orang membayar pajak sesuai dengan kemampuan finansialnya.

B. Pemerintah tidak boleh memungut pajak dari orang miskin.

C. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan layanan publik.

D. Pemerintah harus memberikan insentif bagi wajib pajak.

E. Pemerintah harus memberikan bantuan sosial kepada semua warga negara.

A. Pajak langsung

B. Pajak tidak langsung

C. Pajak gabungan

D. Pajak terpisah

E. Pajak kolektif

A. Mengatur perekonomian negara melalui pengendalian inflasi dan defisit anggaran.

B. Meningkatkan kekayaan individu di masyarakat.

C. Memberikan subsidi kepada sektor swasta.

D. Menyediakan lapangan kerja bagi semua warga negara.

E. Membiayai kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat.

A. Retribusi

B. Sumbangan sukarela

C. Donasi

D. Iuran anggota

E. Pinjaman bank

A. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya

B. Keputusan presiden

C. Peraturan daerah

D. Surat keputusan menteri keuangan

E. Rapat umum pemegang saham