Tuntutan Rakyat dan Sejarah Orde Baru

Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang dikeluarkan oleh Presiden Sukarno pada tahun 1966 memberikan kewenangan kepada Soeharto (Panglima Kopkamtib) untuk memulihkan situasi politik, ketertiban, dan keamanan negara. Kewenangan tersebut diperkuat dengan adanya TAP MPRS No. IX / 1966 mengenai pengukuhan Supersemar dan TAP MPRS No.XV / 1966 mengenai pengangkatan pejabat Presiden yang menggantikan sementara Presiden Soekarno yang tersangkut kasus G30S. Dengan demikian, Supersemar menjadi dasar berdirinya pemerintahan Orde baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto. Alasan dari argumentasi tersebut yaitu …

• Adanya kalimat "tindakan yang dianggap perlu" dalam Supersemar yang membuka jalan bagi Soeharto untuk memimpin dan mengubah tatanan pemerintahan Indonesia

• Adanya kalimat "tindakan yang dianggap perlu" dalam Supersemar yang menunjukkan keterlibatan Presiden Soekarno dalam G30S dan membuka jalan bagi Soeharto untuk melengserkannya melalui sidang MPRS

• Adanya kalimat "mengadakan koordinasi dengan panglima-panglima lain" dalam Supersemar yang membuka jalan bagi Soeharto untuk memimpin dan mengubah tatanan pemerintahan Indonesia

• Adanya dokumen lain yang menyerupai Supersemar yang digunakan Panglima Kopkamtib untuk melengserkan Presiden Soekarno melalui sidang MPRS

• Adanya dokumen lain yang menyerupai Supersemar yang menunjukkan ketidakabsahan kewenangan Panglima Kopkamtib dalam memulihkan situasi politik

Pada 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato berjudul "Nawaksara" sebagai pertanggungjawaban atas krisis politik dan ekonomi termasuk kasus G30S pada sidang MPRS. Pertanggungjawaban tersebut ditolak oleh MPRS yang bersidang pada 12 maret 1967. Dengan ditolaknya pertanggungjawaban tersebut, maka MPRS menetapkan TAP MPRS NO. XXXIII mengenai pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Pejabat Presiden Soeharto sebagai Presiden RI. Ketua MPRS yang terlibat dalam peristiwa tersebut yaitu ..

• Letnan Jenderal TNI Sarwo Edhie Wibowo

• Jenderal TNI Abdul Haris Nasution

• Sri Sultan Hamengkubuwono IX

• Adam Malik

• Idham Chalid

Untuk menciptakan stabilitas nasional, pemerintah Orde Baru melakukan penyederhanaan dan penggabungan (fusi) berbagai organisasi politik kedalam dua partai politik peserta pemilu yaitu …

• Partai Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia

• Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan

• Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan

• Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan

• Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya

Pada pemilu 1977 berbagai organisasi politik bercorak sosialisme dan Kristiani digabungkan dalam wadah politik ….

• Partai Demokrasi Indonesia

• Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

• Partai Persatuan Pembangunan

• Partai Golongan Karya

• Golongan Karya

Pada masa orde baru dilaksanakan program indoktrinasi wajib mengenai ideologi negara Pancasila bagi semua warga negara sejak tahun 1978 untuk mendorong keseragaman ideologis. Program tersebut dinamakan

• Pedoman Penghayatan Pancasila (P3)

• Pedoman Pengamalan Pancasila (P3)

• Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

• Penataran Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

• Pembinaan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Pada 15 Januari 1974 terjadi demostrasi mahasiswa yang dikenal dengan Peristiwa Malari (malapetaka limabelas januari). Beberapa tokoh mahasiswa terlibat dalam aksi tersebut diantaranya Hariman Siregar (Ketua Dewan Mahasiswa UI), Sjahrir (penasehat ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), Judilherry Justam (kini dosen FK UI), dan Wahyu Sardono (dikenal dengan Dono Warkop DKI). Aksi tersebut merupakan protes pertama pada masa awal pemerintahan Orde baru. Salahsatu tuntutan aksi tersebut yaitu …

• Peningkatan investasi asing dan pengurangan pajak.
• Penolakan terhadap reformasi pendidikan dan penguatan militer.
• Reformasi ekonomi dan penolakan terhadap investasi asing.
• Dukungan terhadap kebijakan luar negeri yang lebih agresif.
• Mendesak penghapusan dwi fungsi ABRI

Pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto dijuluki “Bapak Pembangunan Indonesia” atas berbagai pencapaian prestasi berbagai bidang. Salah satu prestasi di bidang ekonomi yaitu

• Otonomi daerah bagi wilayah diluar Pulau Jawa

• Penerapan Dwifungsi ABRI di berbagai daerah

• Penghargaan dari FAO atas swasembada beras pada tahun 1985

• Penghargaan dari UNESCO atas pelestarian Candi Prambanan pada tahun 1986

• Terpilihnya menteri luar negeri RI Adam Malik sebagai Presiden Majelis Umum PBB tahun 1971

Akibat Revolusi Anyelir (Revolução dos Cravos) yang terjadi di Lisbon (ibukota Portugal) pada tahun 1974, Portugal mengakhiri kolonialisasi atas Timor Timur yang telah berlangsung sejak tahun 1702. Kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh Fretilin (organisasi sosialis rakyat Timor Timur) untuk mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Timur pada 28 November 1975. Respon pemerintah RI terhadap deklarasi tersebut yaitu....

• Mengadakan Deklarasi Dili untuk mendorong para tokoh Timor Timur mendukung bergabungnya Timor Timur ke wilayah RI dan invasi militer "Operasi Mawar" untuk menumpas gerakan Fretilin

• Mengadakan Deklarasi Balibo untuk mendorong para tokoh Timor Timur mendukung bergabungnya Timor Timur ke wilayah RI dan invasi militer "Operasi Seroja" untuk menumpas gerakan Fretilin.

• Menyerahkan masalah Timor Timur kepada United Nations Administration in East Timor (UNTAET)

• mendukung sepenuhnya kemerdekaan bagi rakyat Timor Timur untuk membentuk pemerintahan berdaulat melalui referendum

• Mendukung sepenuhnya kemerdekaan bagi rakyat Timor Timur untuk membentuk pemerintahan berdaulat tanpa refendum

Pada masa Orde Baru diadakan pembenahan poltik luar negeri atas berbagai penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Adapun pembenahan yang dimaksud yaitu

• Masuknya kembali RI sebagai anggota Dewan Keamanan PBB

• Normalisasi hubungan politik RI dengan Filipina

• Peranan RI dalam menyelesaikan konfrontasi Malaysia dengan Singapura

• Pembentukan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) pada tahun 1967

• Nasionalisasi perusahaan swasta asing Freeport Mcmoran yang menjalankan pertambangan di Papua

Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru cenderung ke arah kapitalisme pasar bebas yang banyak diterapkan di negara-negara Blok Barat. Untuk mengawal kebijakan ekonomi tersebut, pemerintah mendatangkan para ahli ekonomi lulusan University of California (Berkeley) sebagai penasehat ekonomi pemerintah. Oleh David Ransom, mereka dijuluki “Mafia Berkeley”. Salahsatu tokoh yang menggagas kebijakan ekonomi tersebut yaitu ....

• Soemitro Djojohadikoesoemo (ayah Presiden Prabowo)

• Hashim Djojohadikoesoemo (ayah Rahayu Saraswati)

• Sarwo Edhie Wibowo (ayah Ani Yudhoyono)

• Mohammad Hatta (ayah Meutia Hatta)

• Widjiatno Notomihardjo (ayah Joko Widodo)