LATIHAN AAT KELAS 8 PART 2

• Mengatur hubungan internasional Indonesia agar negara lain dapat meniru sistem pemerintahannya

• Menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan aspek keadilan sosial

• Menyediakan pedoman bagi penyelenggara negara dalam membuat keputusan yang adil, sesuai dengan norma moral, serta menjaga persatuan bangsa

• Membatasi kebebasan berpendapat dan berorganisasi demi tercapainya stabilitas negara tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia

• Memberikan pedoman bagi negara untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang bebas dari pengaruh agama dan ideologi sosial tertentu

• Menjadi dasar bagi masyarakat untuk menciptakan sistem sosial yang hanya mengutamakan kepentingan kelompok dominan tanpa memperhatikan kelompok minoritas

• Menjadi acuan bagi pemerintah untuk memaksakan keseragaman dalam semua aspek kehidupan sosial, politik, dan budaya, dengan mengabaikan keberagaman yang ada

• Menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat secara adil serta memperkuat persatuan bangsa

• Membantu sesama sebagai bentuk penghormatan kepada golongan yang lebih tinggi

• Mengedepankan kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan umum

• Menjalankan kegiatan sosial untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat

• Mewujudkan sikap gotong royong dan saling tolong-menolong sebagai perwujudan rasa persatuan

• Mematuhi peraturan negara selama tidak bertentangan dengan kepentingan pribadi atau kelompok yang diwakili

• Mengutamakan keuntungan pribadi dan keluarga di atas kesejahteraan masyarakat dengan tetap menghormati hukum negara

• Mengutamakan kegiatan yang mendukung kepentingan kelompoknya sendiri dan menunjukkan loyalitas terhadap kelompok tersebut

• Menerapkan sikap gotong royong, menghargai perbedaan, serta menunjukkan empati dan rasa keadilan dalam hubungan sosial dengan orang lain

• Menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar untuk menyatakan kedaulatan negara atas semua sumber daya alam, tanpa memperhitungkan kerjasama internasional

• Mengutamakan kepentingan individu dalam hal ekonomi dan politik untuk mencapai kemajuan, meskipun tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat luas

• Menjaga identitas budaya nasional dengan mempromosikan adat istiadat dan kebiasaan lokal yang sesuai dengan prinsip gotong royong serta saling menghormati di tengah arus modernisasi

• Menggunakan Pancasila hanya sebagai simbol negara dalam acara peringatan resmi, tanpa adanya implementasi dalam kebijakan publik atau kehidupan sehari-hari

• Pancasila hanya memiliki pengaruh terbatas terhadap hukum yang mengatur kehidupan sosial masyarakat tanpa memperhatikan hubungan antar negara

• Setiap kebijakan pemerintah dapat dibuat berdasarkan pertimbangan politis tanpa harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila yang berlaku

• Pancasila menjadi dasar utama dalam setiap penyusunan undang-undang, yang harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai prinsip dasar hukum negara

• Hukum yang dihasilkan harus mengabaikan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat selama kebijakan tersebut mendukung kestabilan politik negara

• Pembuatan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberi ruang bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

• Penerapan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara yang memfokuskan pada pelestarian simbol negara tanpa mempertimbangkan hak-hak dasar masyarakat

• Penyusunan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Pers yang hanya memprioritaskan kebebasan media tanpa memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial

• Pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melindungi kebebasan berekspresi di dunia maya sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila

• Pemerintah memberikan perlindungan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuannya, tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, dan latar belakang sosial

• Pemerintah melarang kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak buruh, meskipun kegiatan tersebut dilakukan secara damai dan sesuai dengan norma sosial yang ada

• Setiap individu memiliki kebebasan untuk mendirikan organisasi atau perkumpulan yang tidak terdaftar, tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku

• Setiap warga negara berhak untuk bebas menyatakan pendapat dan berekspresi di muka umum tanpa adanya penyensoran dari pihak berwenang

• Menciptakan kesetaraan dalam kebebasan beragama dan menjamin hak individu di atas kepentingan bersama

• Mengarahkan setiap kebijakan negara agar menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan persatuan bangsa

• Menyusun kebijakan berdasarkan dominasi kelompok mayoritas untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

• A.  Menekankan bahwa negara harus mengutamakan kepentingan agama tertentu untuk menghindari perpecahan sosial

• Kekokohan nilai-nilai tradisional dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi

• Kemampuan Pancasila untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar

• Penerapan kebijakan yang lebih mengutamakan dominasi kelompok tertentu demi menjaga kesatuan bangsa

• Penolakan terhadap perubahan budaya atau kebijakan yang bertentangan dengan norma agama