UUD 1945 dan Sistem Pemerintahan

Apa yang dimaksud dengan pengesahan UUD 1945?

• Pengesahan UUD 1945 adalah upacara peringatan kemerdekaan.

• Pengesahan UUD 1945 adalah kegiatan sosial masyarakat.

• Pengesahan UUD 1945 adalah proses untuk mengubah konstitusi.

• Pengesahan UUD 1945 adalah proses formal untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kapan UUD 1945 pertama kali disahkan?

• 20 Agustus 1945

• 17 Agustus 1945

• 18 Agustus 1945

• 19 Agustus 1945

Sebutkan bagian-bagian dari UUD 1945!

• Daftar Isi, Bab I, Bab II

• Pembukaan, Batang tubuh, Penjelasan

• Pasal-pasal, Ketentuan Umum, Penutup

• Pengantar, Rincian, Kesimpulan

Apa saja pasal-pasal penting dalam UUD 1945?

• Pasal 5, Pasal 10, Pasal 15, Pasal 20

• Pasal 6, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 22

• Pasal 1, Pasal 27, Pasal 28A-28J, Pasal 29

• Pasal 3, Pasal 12, Pasal 18, Pasal 25

Bagaimana bentuk negara yang diatur dalam UUD 1945?

• Negara konfederasi berbentuk demokrasi

• Negara kesatuan berbentuk republik

• Negara federal berbentuk monarki

• Negara kesatuan berbentuk oligarki

Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945?

• Sistem pemerintahan yang tidak terikat oleh konstitusi.

• Sistem pemerintahan yang hanya berlaku di daerah tertentu.

• Sistem pemerintahan yang sepenuhnya dikelola oleh militer.

• Sistem pemerintahan Indonesia yang diatur oleh UUD 1945.

Sebutkan ciri-ciri negara kesatuan menurut UUD 1945!

• Banyak konstitusi yang berlaku

• Kedaulatan di tangan pemerintah daerah

• Sistem pemerintahan desentralisasi

• Sistem pemerintahan terpusat, kedaulatan di tangan rakyat, satu konstitusi, kebijakan dari pemerintah pusat, daerah tanpa kedaulatan penuh.

Apa peran MPR dalam sistem pemerintahan UUD 1945?

• MPR bertugas sebagai lembaga yudikatif yang mengadili kasus konstitusi.

• MPR berperan sebagai lembaga legislatif yang mengubah dan menetapkan UUD, mengawasi pelaksanaan UUD, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.

• MPR hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas pemilu.

• MPR bertanggung jawab untuk mengelola anggaran negara secara langsung.

Jelaskan tentang pemisahan kekuasaan dalam UUD 1945!

• Pemisahan kekuasaan dalam UUD 1945 terdiri dari tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, masing-masing dengan fungsi dan wewenangnya.

• Semua cabang kekuasaan berada di bawah satu lembaga yang sama.

• Kekuasaan yudikatif tidak memiliki fungsi dalam pemisahan kekuasaan.

• Pemisahan kekuasaan hanya terdiri dari dua cabang: eksekutif dan legislatif.

Apa saja perubahan yang terjadi pada UUD 1945 setelah amandemen?

• Pelarangan pemilihan umum

• Penghapusan lembaga negara

• Perubahan utama pada UUD 1945 setelah amandemen meliputi penguatan lembaga negara, penambahan hak asasi manusia, dan pengaturan pemilihan umum serta otonomi daerah.

• Penambahan jumlah anggota DPR