LATIHAN AAT KELAS 8 PART 4

• Peraturan Pemerintah harus selalu disusun berdasarkan arahan dari Undang-Undang dan tidak dapat bertentangan dengan peraturan di atasnya

• Peraturan Daerah dapat lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Undang-Undang, jika menyangkut urusan khusus daerah

• Tap MPR memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada Undang-Undang, karena Tap MPR hanya bersifat rekomendasi

• UUD NRI Tahun 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum yang tidak dapat diganggu gugat oleh peraturan lainnya

• Membatalkan Perda yang bertentangan dengan Undang-Undang dengan cara melakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhan daerah

• Menyelesaikan perbedaan dengan cara menurunkan Undang-Undang yang lebih tinggi menjadi peraturan yang setara dengan Perda untuk menghindari ketidakpastian hukum

• Melakukan peninjauan ulang terhadap Undang-Undang yang lebih tinggi untuk mencari kemungkinan revisi agar dapat mengakomodasi Perda yang bersangkutan

• Menghormati kedudukan hierarkis dalam piramida peraturan perundang-undangan dan membatalkan Perda yang bertentangan dengan Undang-Undang, serta memastikan bahwa setiap peraturan yang lebih rendah mengikuti ketentuan yang lebih tinggi

• Undang-Undang (UU), yang disahkan oleh DPR dan memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses pembentukannya untuk mengatasi krisis

• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yang dikeluarkan oleh Presiden dalam kondisi darurat dan dapat segera berlaku sebagai hukum

• Peraturan Presiden (Perpres), yang lebih bersifat administratif dan hanya berlaku untuk kebijakan internal pemerintahan

• Keputusan Presiden (Keppres), yang dikeluarkan untuk menetapkan keputusan khusus yang tidak berkaitan dengan kebijakan besar negara

• Mempertahankan Perda dan meminta amandemen terhadap UU Pemilu untuk mengakomodasi ketentuan Perda

• Mengabaikan UU Pemilu dan UU Dasar 1945 untuk melaksanakan kebijakan yang dianggap perlu

• Mengubah Perda tersebut agar sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemilu dan prinsip kebebasan individu yang tercantum dalam UUD 1945

• Membatalkan Perda tersebut karena bertentangan dengan prinsip kebebasan memilih yang dijamin dalam UUD 1945

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai pihak yang berfungsi mengawasi pelaksanaan undang-undang

• Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pihak yang mengawasi kesesuaian undang-undang

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden sebagai inisiator pembentukan RUU

• Presiden dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pihak yang bertugas mengusulkan dan menguji undang-undang

• Perlunya penyesuaian UUD 1945 agar sesuai dengan peraturan lainnya

• Konflik hukum yang hanya memengaruhi kelompok masyarakat tertentu

• Peraturan tersebut tetap dapat diberlakukan untuk wilayah tertentu saja

• Tidak diakuinya peraturan tersebut secara hukum dan harus dibatalkan

• Menurunnya efektivitas kebijakan pemerintah pusat dalam pembangunan

• Hilangnya kewenangan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan

• Terjadinya konflik politik antara pemerintah pusat dan daerah

• Terganggunya stabilitas hukum dan ketidakadilan di masyarakat

• Menjamin keselamatan masyarakat dan melindungi hak-hak dasar mereka

• Menggantikan undang-undang yang sudah ada secara permanen

• Membatasi kewenangan legislatif untuk mengeluarkan undang-undang baru

• Meningkatkan sanksi hukum terhadap pelanggar aturan darurat

• DPR tidak diberikan kesempatan untuk mengubah batas usia tersebut

• MK berperan seperti lembaga legislatif yang membuat undang-undang baru

• Pemerintah pusat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan MK

• Perubahan tersebut tidak melalui proses perundang-undangan formal

• Melaporkan setiap pelanggaran peraturan kepada pihak berwenang

• Memperketat sanksi terhadap mereka yang melanggar peraturan

• Menjadi teladan dengan mematuhi aturan yang berlaku di berbagai lingkungan

• Menghapus peraturan yang tidak sesuai dengan pandangan pribadi