QUIZ KELAS 8G

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengapa UUD 1945 ditempatkan pada posisi tertinggi?

• Karena UUD 1945 dibuat oleh presiden

  Karena UUD 1945 tidak bisa diubah

• Karena UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum negara

• Karena UUD 1945 adalah peraturan tertua di Indonesia

• Karena UUD 1945 tidak bisa diubah

Jika terjadi pertentangan antara Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang, apa yang seharusnya dilakukan?

• Mengikuti Peraturan Pemerintah karena lebih baru

• Mengikuti Undang-Undang karena kedudukannya lebih tinggi

• Membuat peraturan baru yang menggabungkan keduanya

• Menanyakan kepada presiden mana yang harus diikuti

Bagaimana peran masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011?

• Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

• Masyarakat tidak boleh ikut campur dalam pembuatan undang-undang

• Masyarakat hanya boleh mengkritik setelah undang-undang disahkan

• Masyarakat harus menerima semua undang-undang tanpa boleh memberi masukan

Apa implikasi dari asas "lex superior derogat legi inferiori" dalam sistem hukum Indonesia?

• Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum

• Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah

• Semua peraturan memiliki kedudukan yang sama

• Peraturan yang baru menggantikan peraturan yang lama

Mengapa diperlukan adanya Peraturan Daerah (Perda) dalam sistem perundang-undangan Indonesia?

• Agar setiap daerah bisa membuat hukumnya sendiri tanpa mengikuti hukum nasional

• Untuk mempersulit sistem pemerintahan

• Untuk mengakomodasi kekhususan dan keragaman daerah

• Karena diperintahkan oleh negara lain

Bagaimana cara menyelesaikan konflik antara Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah?

• Selalu mengikuti Peraturan Pemerintah karena berlaku nasional

• Selalu mengikuti Peraturan Daerah karena lebih sesuai dengan kondisi lokal

• Membiarkan masing-masing daerah memilih peraturan yang ingin diikuti

• Melakukan uji materiil ke Mahkamah Agung

Apa fungsi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dalam proses pembentukan undang-undang?

• Sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis

• Untuk memperlambat proses pembuatan undang-undang

• Agar DPR bisa menolak usulan undang-undang dari pemerintah

• Untuk membatasi jumlah undang-undang yang dibuat setiap tahun

Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang? ....

A.Membuat undang-undang baru

B.Melakukan uji materiil terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945

C.Mengesahkan semua undang-undang yang diajukan DPR

D.Mengawasi pelaksanaan undang-undang di masyarakat

• Membuat undang-undang baru

• Mengesahkan semua undang-undang yang diajukan DPR

• Mengawasi pelaksanaan undang-undang di masyarakat

• Melakukan uji materiil terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945

Apa yang dimaksud dengan "omnibus law" dan bagaimana penerapannya di Indonesia?

• Undang-undang yang dibuat oleh presiden tanpa persetujuan DPR

• Hukum yang hanya berlaku untuk kalangan tertentu

• Undang-undang yang mengatur banyak ketentuan lintas sektor dalam satu undang-undang

• Hukum yang berlaku di semua negara

Mengapa perlu ada masa transisi dalam pemberlakuan suatu undang-undang baru?

• Agar masyarakat memiliki waktu untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan aturan baru

• Untuk memberi kesempatan pemerintah mengubah undang-undang tersebut

• Agar undang-undang lama masih bisa digunakan

• Karena diharuskan oleh konstitusi