KUIS TWK 4

Pasal 28 UUD 1945 menjamin kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam praktiknya, bagaimana pemerintah harus mengatur kebebasan ini agar tidak bertentangan dengan kepentingan publik?

• Membatasi kebebasan berpendapat melalui peraturan yang melindungi ketertiban umum.

• Membentuk lembaga khusus yang mengawasi setiap opini publik untuk mencegah pelanggaran hukum.

• Mengutamakan kebebasan berpendapat dalam semua bentuk tanpa intervensi.

• Memberikan kebebasan berpendapat yang seimbang dengan kewajiban menghormati hak orang lain.

• Menghapuskan kebijakan yang berpotensi menghambat penyampaian kritik terhadap pemerintah.

Answer explanation

Pilihannya tepat karena memberikan kebebasan berpendapat yang seimbang dengan kewajiban menghormati hak orang lain. Ini memastikan bahwa kebebasan tidak mengganggu ketertiban umum dan hak individu lainnya.

Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Apa bentuk implementasi pasal ini dalam kebijakan pemerintah?

• Pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin secara berkala.

• Pembangunan panti sosial untuk menampung anak-anak terlantar di setiap provinsi.

• Menyediakan jaminan sosial berupa pendidikan dan kesehatan gratis bagi kelompok rentan.

• Menyusun undang-undang yang mewajibkan perusahaan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

• Mengadakan program pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.

Answer explanation

Implementasi Pasal 34 UUD 1945 terlihat dalam penyediaan jaminan sosial berupa pendidikan dan kesehatan gratis bagi kelompok rentan, yang membantu fakir miskin dan anak-anak terlantar mendapatkan akses yang lebih baik.

Pasal 24 UUD 1945 menegaskan independensi kekuasaan kehakiman. Apa tantangan terbesar dalam menjaga independensi ini dalam sistem demokrasi?

• Intervensi politik dari lembaga eksekutif atau legislatif terhadap putusan hakim.

• Keterbatasan anggaran untuk menjalankan sistem peradilan secara profesional.

• Kurangnya transparansi dalam proses pengangkatan hakim di Mahkamah Agung dan MK.

• Masih adanya praktik suap atau gratifikasi di lingkungan peradilan.

• Ketidaksesuaian antara undang-undang yang ada dengan prinsip keadilan universal.

Answer explanation

Intervensi politik dari lembaga eksekutif atau legislatif terhadap putusan hakim merupakan tantangan terbesar dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman, karena dapat mengganggu objektivitas dan keadilan dalam sistem peradilan.

Pasal 27 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Bagaimana pasal ini diterapkan dalam konteks peradilan di Indonesia?

• Memberikan akses pengacara gratis kepada semua terdakwa, terlepas dari status ekonomi mereka.

• Menghapus diskriminasi dalam proses pengadilan, baik berdasarkan suku, agama, maupun status sosial.

• Memastikan proses hukum berjalan adil tanpa memandang status terdakwa sebagai pejabat atau rakyat biasa.

• Meningkatkan kecepatan penyelesaian kasus hukum untuk semua pihak tanpa pandang bulu.

• Memberikan perlindungan hukum khusus bagi kelompok minoritas yang terancam diskriminasi.

Answer explanation

Pasal 27 UUD 1945 menekankan kesetaraan di depan hukum, sehingga pilihan yang tepat adalah memastikan proses hukum berjalan adil tanpa memandang status terdakwa, baik sebagai pejabat maupun rakyat biasa.

Pasal 28 dan Pasal 34 UUD 1945 sama-sama terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam situasi pandemi, bagaimana pemerintah dapat memenuhi kedua pasal ini secara bersamaan?

• Menyediakan layanan kesehatan gratis untuk kelompok rentan dan memastikan kebebasan informasi terkait pandemi.

• Mengutamakan kebijakan karantina wilayah untuk melindungi seluruh rakyat tanpa pandang status ekonomi.

• Menyebarluaskan informasi kesehatan secara terbuka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

• Menyalurkan bantuan sosial kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali selama pandemi berlangsung.

• Menjamin hak atas pekerjaan sambil memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

Answer explanation

Pilihan yang benar adalah menyediakan layanan kesehatan gratis untuk kelompok rentan dan memastikan kebebasan informasi terkait pandemi, karena ini mencakup pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks kesehatan dan transparansi.

Sebelum amandemen UUD 1945, MPR memiliki kewenangan sebagai lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen, peran ini berubah. Apa dampak utama dari penghapusan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara?

• Meningkatkan independensi DPR dan DPD dalam pembuatan undang-undang.

• Mengurangi peran MPR dalam menentukan kebijakan strategis negara.

• Memastikan supremasi rakyat dalam pemilihan Presiden secara langsung.

• Memisahkan fungsi legislatif dan eksekutif secara lebih tegas.

• Mengurangi dominasi politik partai dalam pengambilan keputusan negara.

Answer explanation

Penghapusan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara memastikan supremasi rakyat dalam pemilihan Presiden secara langsung, memberikan kekuasaan lebih kepada rakyat dalam menentukan pemimpin mereka.

Setelah amandemen, Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dalam skenario berikut, seorang Presiden terpilih dinilai gagal menjalankan tugasnya. Apa mekanisme paling sesuai untuk memberhentikan Presiden dalam sistem pasca-amandemen?

• DPR mengajukan usulan pemakzulan kepada MPR untuk diambil keputusan.

• MK memutus pelanggaran hukum Presiden, dan MPR mencabut mandatnya.

• DPR meminta MK menyelidiki pelanggaran hukum berat oleh Presiden.

• Rakyat mengajukan petisi ke MK untuk memberhentikan Presiden.

• MPR menyelenggarakan sidang istimewa berdasarkan usulan dari DPR.

Answer explanation

Mekanisme yang tepat adalah melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pelanggaran hukum oleh Presiden, kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut mandatnya. Ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pasca-amandemen, pembentukan Mahkamah Konstitusi bertujuan memperkuat checks and balances. Apa fungsi utama MK yang tidak dimiliki oleh MA sebelum amandemen?

• Memutus sengketa kewenangan antar-lembaga negara.

• Memutus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh lembaga eksekutif.

• Menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD.

• Mengawasi pelaksanaan otonomi daerah di tingkat legislatif.

• Menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum.

Answer explanation

Fungsi utama Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung (MA) sebelum amandemen adalah menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD, yang merupakan aspek penting dalam menjaga supremasi hukum.

Seorang anggota DPD mengusulkan rancangan undang-undang tentang otonomi daerah. Namun, undang-undang tersebut gagal disahkan. Apa kendala utama yang dihadapi DPD dalam proses legislasi ini?

• DPD hanya dapat mengusulkan, bukan menetapkan undang-undang.

• RUU tentang otonomi daerah harus mendapat persetujuan MK.

• DPR memiliki hak veto atas rancangan yang diusulkan DPD.

• Presiden dapat membatalkan usulan undang-undang DPD melalui Perppu.

• DPD memerlukan konsultasi penuh dengan pemerintah sebelum mengajukan RUU.

Answer explanation

Kendala utama yang dihadapi DPD adalah bahwa mereka hanya dapat mengusulkan rancangan undang-undang, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk menetapkannya. Ini membatasi kemampuan DPD dalam proses legislasi.

Apa perbedaan signifikan antara BPK sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945?

• Sebelum amandemen, BPK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa APBN.

• Pasca-amandemen, laporan BPK menjadi dasar evaluasi kinerja Presiden.

• Sebelum amandemen, BPK bertanggung jawab langsung kepada MPR.

• Pasca-amandemen, BPK bersifat independen tanpa intervensi eksekutif.

• Sebelum amandemen, BPK tidak diwajibkan menyampaikan hasil audit kepada DPR.

Answer explanation

Pasca-amandemen, BPK menjadi lembaga yang independen, sehingga tidak lagi menerima intervensi dari eksekutif. Hal ini meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.