Apa definisi dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota?

• Peraturan yang dibuat oleh DPRD Provinsi

• Peraturan yang dibentuk oleh Bupati tanpa DPRD

• Peraturan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota

• Peraturan yang hanya berlaku di tingkat provinsi

• Peraturan yang tidak membutuhkan naskah akademik

Tahapan pertama dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah?

• Penyusunan

• Pengesahan

• Perencanaan

• Pengundangan

• Pembahasan

Peraturan daerah yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dievaluasi oleh siapa?

• DPRD Kabupaten/Kota

• Presiden

• Menteri Dalam Negeri

• Gubernur

• DPRD Provinsi

Pasal 86 UU No. 87 Tahun 2014 mengatur tentang penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berlaku secara mutatis mutandis. Apa maksud "mutatis mutandis"?

• Mengikuti ketentuan yang sama dengan perubahan seperlunya

• Menggantikan ketentuan sebelumnya tanpa modifikasi

• Sepenuhnya merujuk pada peraturan pusat tanpa evaluasi

• Menghilangkan proses evaluasi oleh gubernur

• Menyusun peraturan dengan metode baru

Apa fungsi dari naskah akademik dalam penyusunan Peraturan Daerah?

• Sebagai dokumen administratif

• Sebagai dasar dan landasan hukum penyusunan Raperda

• Sebagai pengganti evaluasi oleh gubernur

• Sebagai dokumen pengesahan

• Sebagai alat komunikasi antar-DPRD

Apa saja langkah penting dalam pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota?

• Penyusunan dan pengundangan

• Rapat paripurna dan publikasi

• Penyusunan naskah akademik dan evaluasi gubernur

• Evaluasi gubernur dan pengundangan

• Rapat paripurna dan penyetujuan Bupati/Walikota

Apa yang menjadi tujuan utama dari proses pembahasan Peraturan Daerah di tingkat Kabupaten/Kota menurut UU No. 87 Tahun 2014?

• Memastikan peraturan dapat diterapkan langsung

• Membahas peraturan secara komprehensif dan melibatkan masyarakat

• Memberikan otonomi penuh kepada DPRD

• Menyelesaikan masalah anggaran daerah

• Memastikan pemerintah pusat setuju dengan rancangan tersebut

Apa konsekuensi jika Peraturan Daerah tidak diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota?

• Peraturan tetap berlaku tanpa konsekuensi

• Peraturan dianggap sah jika disetujui Bupati/Walikota

• Peraturan dianggap tidak sah dan tidak dapat diberlakukan

• Peraturan harus direvisi ulang oleh DPRD

• Peraturan diserahkan ke pemerintah pusat untuk evaluasi

Mengapa pengesahan Peraturan Daerah dianggap sebagai langkah krusial dalam proses legislasi daerah?

• Untuk memastikan semua pihak menyetujui peraturan

• Karena menentukan penerbitan naskah akademik

• Karena menghasilkan regulasi yang diharapkan bermanfaat sesuai kebutuhan masyarakat

• Sebagai tahap akhir yang tidak membutuhkan evaluasi

• Untuk membentuk DPRD yang lebih transparan

Peran DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah termasuk?

• Menyusun dan mengesahkan peraturan tanpa melibatkan masyarakat

• Mengevaluasi anggaran daerah tanpa masukan dari Bupati

• Membentuk peraturan bersama dengan persetujuan Bupati/Walikota

• Mengganti peraturan provinsi dengan kebijakan lokal

• Menyelesaikan konflik hukum tanpa pengawasan pusat