SMPN 2 DEPOK - KLS 8 - BAB 3

Lembaga negara yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan adalah lembaga ….

• Legislatif

• Eksekutif

• Yudikatif

• Eksaminatif

Lembaga negara yang berwenang menjalankan urusan negara berdasarkan undang-undang adalah lembaga ….

• Legislatif

• Eksekutif

• Yudikatif

• Eksaminatif

Lembaga negara yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang adalah lembaga ….

• Legislatif

• Eksekutif

• Yudikatif

• Eksaminatif

Di negara Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari....

• MPR, DPR, dan DPA

• Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial

• Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri-menteri

• MPR, DPR, dan DPD

Di negara Indonesia, lembaga Eksekutif terdiri dari....

• MPR, DPR, dan DPA

• Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial

• Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri-menteri

• MPR, DPR, dan DPD

Di negara Indonesia, lembaga Yudikatif terdiri dari....

• MPR, DPR, dan DPA

• Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial

• Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri-menteri

• MPR, DPR, dan DPD

Sistem Pemerintahan di dunia umumnya terdiri atas  ….

• Kesatuan dan Serikat

• Presidensiil dan Parlementer

• Republik dan Monarki

• Sentralisasi dan Desentralisasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang …..

• Pemerintahan Pusat

• Pemerintahan Kota

• Pemerintahan Daerah

• Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur tentang …..

• Pemerintahan Pusat

• Pemerintahan Kota

• Pemerintahan Daerah

• Pemerintahan Desa

UU Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi tiga, yakni ….

• Urusan Pemerintahan provinsi, urusan pemerintahan desa, dan urusan pemerintahan umum

• Urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan desa, dan urusan pemerintahan umum

• Urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan kota

• Urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum