PRE-TEST

Prosedur penetapan UU/ Perppu memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak berwenang sebelum rancangannya disahkan. Pihak yang memberikan persetujuan terhadap RUU adalah….

• gubernur dan menteri terkait

• presiden dan DPR

• presiden dan MPR 

• DPR dan menteri

• DPR dan DPRD

Pernyataan berikut yang menggambarkan hubungan yang tepat antara UUD NRI 1945 dengan undang-undang (UU) adalah …

• UU adalah penjelasan singkat atas UUD NRI tahun 1945

• UU tidak boleh bertentangan dengan UUD asas NRI tahun 1945 .

• UU dapat mengatur tata cara perubahan UUD NRI tahun 1945

• UU memiliki kedudukan yang setara dengan UUD NRI tahun 1945

• UU boleh bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 demi kebaikan bangsa

Untuk melaksanakan otonomi daerah di tingkat provinsi diperlukan produk peraturan perundang-undangan yang mampu mengatur hal tersebut produk peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah ….

• Peraturan presiden

• UU NRI tahun 1945

• Peraturan pemerintah

• Peraturan daerah provinsi 

• Peraturan daerah kabupaten/kota 

Perhatikan asas-asas berikut

(1) Dapat dilaksanakan

(2) Perlunya pengaturan

(3) Perlakuan yang sama dalam hukum

(4) Terminologi dan sistematika yang benar

Asas materiel pembentukan peraturan perundang-undangan ditunjukan pada nomor …

• (1) dan (2)

• (1) dan (3)

• (2) dan (3)

• (2) dan (4)

• (3) dan (4) .

Apabila suatu undang-undang diduga bertetangan dengan UUD NRI Tahun 1945, akan dilakukan pengujian oleh ….

• Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Presiden dan Wakil Presiden

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

Prosedur penetapan UU/ Perppu memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak berwenang sebelum rancangannya disahkan. Pihak yang memberikan persetujuan terhadap RUU adalah….

• gubernur dan menteri terkait

• presiden dan DPR

• presiden dan MPR 

• DPR dan menteri

• DPR dan DPRD

Konstitusi dapat dibedakan menjadi dua yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis berupa hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar (UUD). Adapun konstitusi tidak tertulis dapat berupa konvensi, yaitu …

• Kebiasaan ketatanegaraan yang dibuat oleh presiden 

• Peraturan perundang-undangan yang dibuat lembaga negara 

• Kebiasaan ketatanegaraan yang diatur dalam undang-undang 

• Kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara 

• Kebiasaan ketatanegaraan yang dilakukan oleh presiden sebagai kepala negara 

Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ….

• seratus persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR

• dua puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR

• lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR

• tujuh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR

• delapan puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR

Sebuah produk legislasi yang merupakan keputusan musyawarah, baik ysng berlaku di dalam majelis maupun yang berlaku di luar majelis yaitu ….

• Perpres

• Undang-undang

• Ketetapan MPR

• Peraturan Pemerintah 

• UUD NRI Tahun 1945

Majelis Permusyawaratan rakyat berwenang menetapkan dan mengubah UUD NRI Tahun 1945. Berikut ini tata cara perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang di atur pada Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, kecuali …

• Usul perubahan pasal UUD di agendakan pada sidang MPR jika diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR

• Setiap usul diajukan secara tertulis

• Untuk mengubah pasal UUD sidang MPR dihadiri 2/3 jumlah anggota MPR

• Untuk mengubah pasal UUD dilakukan dengan persetujuan lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR

• Bentuk negara NKRI dapat dilakukan perubahan