Kuis PAS ganjil XI

"PT. Garuda Indonesia, sebagai maskapai penerbangan nasional, telah mengalami berbagai tantangan dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari persaingan ketat dengan maskapai swasta, fluktuasi harga minyak dunia, hingga pandemi COVID-19 yang melumpuhkan sektor penerbangan global. Meskipun demikian, pemerintah terus memberikan dukungan finansial kepada Garuda Indonesia. Kebijakan ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat mengenai efisiensi dan keberlanjutan model bisnis BUMN seperti Garuda Indonesia."

Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah di antara pilihan berikut yang paling tepat menggambarkan dilema yang dihadapi pemerintah dalam mengelola BUMN seperti Garuda Indonesia?

• Dilema antara kepentingan nasional dan efisiensi ekonomi.

• Dilema antara menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi.

• Dilema antara melindungi konsumen dan mendukung pelaku usaha.

• Dilema antara intervensi pemerintah dan mekanisme pasar.

• Dilema antara menjaga kedaulatan nasional dan keterbukaan ekonomi.

Salah satu kritik terhadap BUMN adalah seringkali kurang efisien dibandingkan perusahaan swasta. Beberapa argumen mendukung pernyataan tersebut adalah adanya praktik nepotisme, birokrasi yang berbelit-belit, dan kurangnya insentif bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa BUMN memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam sektor-sektor strategis. Manakah di antara pilihan berikut yang paling tepat menggambarkan solusi kompromi untuk mengatasi permasalahan efisiensi BUMN tanpa mengorbankan peran strategisnya?

• Privatisasi seluruh BUMN

• Meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap BUMN

• Memberikan otonomi yang lebih luas kepada manajemen BUMN

• Menggabungkan BUMN yang sejenis untuk meningkatkan efisiensi

• Menggabungkan BUMN yang sejenis untuk meningkatkan efisiensi

"BUMD seringkali dihadapkan pada dilema antara menjalankan fungsi pelayanan publik dan mencapai profitabilitas. Di satu sisi, BUMD diharapkan memberikan layanan dasar bagi masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Di sisi lain, BUMD juga dituntut untuk menghasilkan keuntungan guna meningkatkan pendapatan daerah."

Manakah di antara pilihan berikut yang merupakan strategi yang paling efektif untuk mengatasi dilema tersebut?

• Mengutamakan pelayanan publik dengan mengorbankan profitabilitas

• Mengutamakan profitabilitas dengan mengurangi kualitas pelayanan publik

• Menggabungkan kedua tujuan tersebut melalui mekanisme tarif progresif

• Memisahkan perusahaan layanan publik dari perusahaan komersial dalam BUMD

• Memisahkan perusahaan layanan publik dari perusahaan komersial dalam BUMD

Salah satu kelebihan koperasi adalah adanya prinsip gotong royong. Namun, koperasi seringkali menghadapi kendala dalam hal efisiensi dan inovasi. Untuk mengatasi masalah ini, langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh koperasi?

• Meningkatkan jumlah anggota koperasi

• menghapus prinsip gotong royong

• Menggabungkan diri dengan koperasi lain yang lebih besar

• Menerapkan sistem manajemen modern dan mendorong inovasi

• Menfokuskan pada kegiatan sosial dan mengabaikan profitabilitas

Koperasi Maju Bersama awalnya mengalokasikan 20% dari SHU untuk dana cadangan. Namun, pada rapat anggota tahunan, diputuskan untuk meningkatkan alokasi dana cadangan menjadi 25%. Jika SHU tahun ini adalah Rp 80.000.000, berapa tambahan dana yang dialokasikan untuk dana cadangan akibat perubahan tersebut?

• Rp. 2.000.000,.

• Rp. 4.000.000,.

• Rp. 6.000.000,.

• Rp. 8.000.000,.

• Rp. 10.000.000,.

Diketahui data berikut di Negara D :

Konsumsi = Rp 900 miliar

Investasi = Rp 500 miliar

Pengeluaran Pemerintah = Rp 300 miliar

Ekspor = Rp 200 miliar

Impor = Rp 100 miliar

Berapakah Pendapatan Nasional menurut pendekatan pengeluaran?

• Rp 1.500 miliar

• Rp 1.600 miliar

• Rp 1.700 miliar

• Rp 1.800 miliar

• Rp 1.900 miliar

Sebuah negara memiliki data sebagai berikut:

Produk Domestik Bruto (PDB) = Rp 5.000 miliar

Penyusutan = Rp 500 miliar

Pendapatan Faktor Produksi dalam Negeri yang berasal dari Luar Negeri = Rp 200 miliar

Pengeluaran Faktor Produksi Asing di Dalam Negeri = Rp 100 miliar

Pajak Tidak Langsung = Rp 300 miliar

Subsidi = Rp 100 miliar

Berapakah nilai Pendapatan Nasional Neto (NNP) dari negara tersebut?

• Rp 4.000 miliar

• Rp 4.100 miliar

• Rp 4.200 miliar

• Rp 4.300 miliar

• Rp 4.400 miliar

Jika NNI suatu negara adalah Rp 1.000 triliun, Transfer Payment sebesar Rp 100 triliun, Pajak Perseroan sebesar Rp 150 triliun, Laba Ditahan sebesar Rp 50 triliun, Iuran Jaminan Sosial sebesar Rp 80 triliun, dan Iuran Asuransi sebesar Rp 20 triliun, maka besarnya Personal Income adalah...

• Rp 800 triliun

• Rp 900 triliun

• Rp 1000 triliun

• Rp 1100 triliun

• Rp 1200 triliun

Seorang pekerja migran Indonesia bekerja di sebuah pabrik di negara maju dengan upah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum di Indonesia. Namun, ia juga harus menghadapi kondisi kerja yang lebih berat dan diskriminasi.

Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai situasi tersebut?

• Seorang pekerja migran Indonesia bekerja di sebuah pabrik di negara maju dengan upah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum di Indonesia. Namun, ia juga harus menghadapi kondisi kerja yang lebih berat dan diskriminasi.

  Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai situasi tersebut?

• Pemerintah Indonesia harus melindungi hak-hak pekerja migran di luar negeri

• Perusahaan di negara maju tidak perlu bertanggung jawab atas kondisi kerja pekerja migran

• Pekerja migran sebaiknya mencari pekerjaan di dalam negeri saja

• Diskriminasi terhadap pekerja migran adalah hal yang wajar

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap dunia kerja. Munculnya platform digital seperti ojek online dan e-commerce telah menciptakan jenis pekerjaan baru yang bersifat fleksibel. Namun, pekerjaan-pekerjaan ini juga seringkali tidak memberikan jaminan sosial dan perlindungan hukum yang memadai bagi para pekerja.

Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai fenomena ini?

• Pekerjaan berbasis platform digital adalah solusi terbaik untuk mengatasi masalah pengangguran

• Pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih jelas untuk melindungi hak-hak pekerja platform digital

• Pekerja platform digital tidak perlu mendapatkan perlindungan sosial karena mereka bekerja secara mandiri

• Perkembangan teknologi digital hanya menguntungkan perusahaan besar

• Pekerja platform digital harus siap menghadapi ketidakpastian dalam penghasilan