Quiz ke VII - Sejarah Sistem Pemerintahan Indonesia

Pada tahun 1949, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Salah satu ciri utama dari sistem ini adalah...

• Presiden memiliki kekuasaan mutlak atas pemerintahan.

• Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen.

• Anggota kabinet dipilih langsung oleh rakyat.

• Parlemen memiliki kewenangan untuk membubarkan presiden.

• Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat.

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), kekuasaan presiden cenderung menjadi otoriter. Hal ini terjadi karena...

• Pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden Soekarno.

• Pemusatan kekuasaan melalui dekrit presiden 5 Juli 1959.

• Perubahan sistem pemerintahan menjadi federasi.

• Keterlibatan langsung militer dalam pemerintahan.

• Penyusunan UUD baru tanpa melibatkan rakyat.

Pada masa Orde Baru, konsep "Demokrasi Pancasila" digunakan sebagai dasar sistem pemerintahan. Salah satu karakteristik utama sistem ini adalah...

• Kebebasan politik sepenuhnya untuk rakyat.

• Pemerintahan berdasarkan konsensus dan musyawarah.

• Dominasi eksekutif atas lembaga negara lainnya.

• Pemilu bebas dan adil di bawah pengawasan ketat.

• Pemerataan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Setelah reformasi 1998, sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan signifikan. Salah satu perubahannya adalah...

• Penghapusan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

• Presiden dipilih oleh MPR melalui mekanisme musyawarah.

• Pemisahan yang lebih jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.

• Pembentukan kembali negara bagian dalam sistem federasi.

• Penghapusan lembaga presiden sebagai kepala negara.

Pada masa transisi dari Orde Baru ke reformasi, salah satu tantangan terbesar adalah...

• Menyusun undang-undang dasar baru.

• Menyelenggarakan pemilu dalam waktu 6 bulan setelah reformasi.

• Mengatasi krisis ekonomi dan kepercayaan terhadap pemerintah.

• Membentuk negara federal untuk mengakomodasi daerah.

• Membubarkan TNI sebagai lembaga pertahanan negara.

Pada masa Orde Lama, pembubaran kabinet sering terjadi karena...

• Dominasi militer dalam pemerintahan.

• Ketidakstabilan sistem parlementer yang bergantung pada dukungan parlemen.

• Peran presiden yang terlalu dominan dalam pemerintahan.

• Terbentuknya koalisi antara partai-partai besar.

• Tekanan internasional untuk perubahan sistem pemerintahan.

Sistem parlementer dianggap tidak cocok dengan kondisi politik Indonesia.

• adanya dukungan kuat dari partai politik besar.

• Sistem parlementer dianggap tidak cocok dengan kondisi politik Indonesia.

• Keinginan untuk membentuk negara federal.

• Kebutuhan untuk meningkatkan otonomi daerah.

• Desakan dari militer untuk mengubah struktur pemerintahan.

Perubahan UUD 1945 pasca-reformasi menghasilkan perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan, salah satunya adalah...

• Pemisahan wewenang eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi lebih jelas.

• Pembubaran lembaga MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

• Peningkatan peran DPR dalam memilih presiden.

• Penghapusan konsep otonomi daerah dalam pemerintahan.

• Pengurangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, lembaga yang memiliki pengaruh kuat dalam membantu Soekarno menjalankan pemerintahan adalah...

• Dewan Konstituante

• Front Nasional

• Dewan Pertimbangan Agung

• Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR)

• Dewan Keamanan Nasional

Salah satu karakteristik pemerintahan pada masa Orde Baru adalah sentralisasi kekuasaan. Hal ini terlihat pada...

• Pemberian otonomi luas kepada daerah.

• Penguatan peran partai oposisi dalam parlemen.

• Kontrol pemerintah pusat terhadap semua aspek pemerintahan daerah.

• Pembubaran DPR dan MPR untuk mengurangi konflik politik.

• Penyusunan kabinet yang melibatkan banyak partai politik.