PH 2 PPKN

Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan dalam penerapannya prinsip ini sering dihubungkan dengan konsep ekonomi kerakyatannya . Bagaimana implementasi pasar ini dapat mendukung pemerataan kesejahteraan di masyarakat ?

• Dengan memberikan kebebasan pada swasta untuk mengelola sumber daya alam

• Dengan mendukung impor untuk menurunkan harga barang

• Dengan memperkuat koperasi sebagai bentuk usaha bersama

• Barang memberikan insentif pada perusahaan asing

2. UUD 1945 mencantumkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam berbagai pasal. Salah satu hak yang mencantum adalah hak atas pendidikan yang layak. Mengapa penting bagi suatu negara untuk menjamin hak ini kepada setiap warganya

• Agar sinar warga negara dapat bekerja di sektor formal

• Agar warga negara bisa mengikuti trend internasional

• Untuk mengurangi biaya pendidikan di luar negeri

• Untuk meningkatkan daya asing bangsa di tingkat global

4. Dalam konteks pemisahan kekuasaan UUD 1945 mengatur adanya lembaga eksekutif legislatif dan yudikatif. Bagaimana amandemen UUD 1945 mempengaruhi terhadap peran dan pemenang mahkamah konstitusi ( MK ) dalam menjaga konstitusi

• MK memberikan wewenang untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945

• MK bertanggung jawab menyusun rancangan undang-undang dasar yang baru

• MK memiliki hak untuk mengubah isi UUD 1945 sesuai perkembangan zaman

• MK berperan sebagai pengawas jalannya pemilihan umum

UUD 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia yang mengalami beberapa perubahan melalui amandemen. Salah satu tujuan utama dari amandemen tersebut adalah untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem pemerintahan titik menurut anda apa dampak terbesar dari amandemen UUD 1945 terhadap pembagian kekuasaan di Indonesia

• Pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru

• Memperkuat kekuasaan presiden sebagai kepala negara

• Memastikan adanya kontrol dan keseimbangan antara lembaga negara

• Menyederhanakan produser peraturan undang-undang

Dalam UUD 1945 presiden memiliki peran sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah titik bagaimana sistem presidensial yang diatur dalam UUD 1945 mempengaruhi stabilitas pemerintahan Indonesia?

• Penjaga stabilitas politik agar masa jabatan presiden ditentukan secara tetap

• Memberikan kekuasaan penuh kepada presiden tanpa kontrol

• Mengurangi peran legislatif dalam mengatasi kebijakan presiden

• Memudahkan presiden dalam mengganti menteri kapan saja

Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 tertulis bahwa " setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan" ini menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, yang merupakan dasar penting bagi tercapainya masyarakat yang cerdas berdaya sains. Mengapa penting bagi pemerintah untuk mencantumkan hak atas pendidikan dalam UUD 1945 ?

• Agar semua orang dapat merasakan pendidikan yang sama

• Untuk memastikan pendidikan menjadi prioritas utama dalam kebijakan negara

• Agar hanya siswa berprestasi yang dapat mengenyam pendidikan tinggi

• Untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat

Dalam penerapan pasal 33 UUD 1945 pemerintah Indonesia menjalankan program ekonomi kerakyatan yang bertujuan memperdayakan sektor-sektor kecil dan menengah titik mengapa pengangkatan sektor ekonomi kecil dan menengah ini penting bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat ?

• Karena sektor ini mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendidikan masyarakat

• Karena sektor ini terkadang tidak membutuhkan dukungan pemerintah untuk berkembang

• Karena sektor kecil dan menengah cenderung mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat

• Karena sektor kecil menengah lebih mudah dikontrol oleh pemerintah

8. Pokok pikiran ketuhanan dengan dasar kemanusiaan dijabarkan pasal

• Pasal 26 ayat 1

• Pasal 29 ayat 1

• Pasal 27 ayat 2

• Pasal 27 ayat 1

9. Apa yang menjadi dasar hukum untuk mengubah UUD 1945

• Pasal 37 UUD 1945

• Peraturan pemerintah

• Keputusan presiden

• Ketetapan MPR

10. Perubahan UUD 1945 yang pertama kali dilakukan pada tahun 1999 dilatarbelakangi oleh semangat reformasi yang menuntut perbaikan dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia titik perubahan ini membawa berbagai implikasi pada aspek ketatanegaraan termasuk pembatasan masa jabatan presiden. Manakah alasan yang paling tepat untuk membatasi masa jabatan presiden menurut UUD 1945

• Untuk memperkuat posisi presiden dalam menjalankan pemerintahan tanpa hambatan

• Agar presiden memiliki waktu lebih banyak untuk membuat kebijakan seumur hidup

• Supaya terjadi regenerasi kepemimpinan dan mencegah pemerintahan yang otoriter

• Agama didik dapat menjabat selama rakyat mendukungnya