ASP (TM X)

Pembayaran gaji ASN/pegawai negeri dilakukan dengan SP2D LS.

Bendahara Umum Daerah (BUD) langsung menyetorkan kas ke masing-masing rekening pegawai. Bendahara Pengeluaran SKPD A menerima SP2D LS dari BUD atas pembayaran gaji pegawai tersebut sebesar Rp 80juta. Jurnal finansial yang dibuat oleh SKPD A adalah :

• RK-PPKD (D) Rp 80juta; Utang Gaji dan Tunjangan (D) Rp 80juta

• Beban Gaji dan Tunjangan (D) Rp 80 juta; RK-PPKD (K) Rp 80juta

• Belanja Gaji dan Tunjangan (D) Rp 80 juta ; RK-PPKD (K) Rp 80juta

• Belanja Gaji dan Tunjangan (D) Rp 80juta; RK-PPKD (K) Rp 80juta

Answer explanation

Jurnal yang benar mencatat beban gaji dan tunjangan sebagai debet (D) dan RK-PPKD sebagai kredit (K). Ini mencerminkan pengeluaran untuk gaji pegawai yang dibayarkan, sehingga pilihan yang tepat adalah Beban Gaji dan Tunjangan (D) Rp 80 juta; RK-PPKD (K) Rp 80 juta.

Pemda ABC mengeluarkan kebijakan untuk memberi bantuan sosial bagi UMKM yang terdaftar di Dinas UMKM Pemda dalam bentuk tunai. Bantuan sosial tersebut dibayarkan tunai melalui mekanisme SP2D LS sebesar Rp 100juta. Jurnal Finansial di SKPD adalah:

• Belanja Bantuan Sosial UMKM (D) Rp100juta; Kas di Bendahara Pengeluaran (K) Rp100juta

• Beban Bantuan Sosial UMKM (D) Rp100juta; Kas di Bendahara Pengeluaran (K) Rp 100juta

• Belanja Bantuan Sosial UMKM (D) Rp100juta; Perubahan SAL (K) Rp100juta

• Beban Bantuan Sosial UMKM (D) Rp 100juta; RK-PPKD (K) Rp 100juta

Answer explanation

Pilihan yang benar adalah 'Beban Bantuan Sosial UMKM (D) Rp 100juta; RK-PPKD (K) Rp 100juta' karena mencerminkan pengeluaran untuk bantuan sosial yang dicatat sebagai beban, dan RK-PPKD menunjukkan pengurangan kas.

Berikut ini adalah akun yang disajikan pada Laporan Operasional SKPD (Pilih 2)

• Pendapatan Asli Daerah LO

• Beban Depresiasi Peralatan

• Pengeluaran Pembiayaan Bagian Atas Piutang Lancar Pemkab Lain

• Piutang Pajak Daerah

Answer explanation

Pendapatan Asli Daerah LO dan Beban Depresiasi Peralatan adalah akun yang relevan dalam Laporan Operasional SKPD, mencerminkan pendapatan dan biaya yang terkait dengan operasional daerah.

Di SKPD M diketahui bahwa "Pada akhir periode, terdapat Retribusi Parkir yang belum dibayar oleh pihak ketiga sebesar RP 4juta".

Pilih 2 (dua) pernyataan yang benar terkait dengan transaksi tersebut adalah :

• Di akhir periode, akun Piutang Retribusi di SKPD M bersaldo sebesar RP 4 juta

• Di akhir periode, total nilai akun Pendapatan Retribusi Parkir LO adalah Rp 4 juta

• Di jurnal Pelaksanaan Anggaran, akun Pendapatan Retribusi Parkir LO bertambah Rp 4 juta

• Tidak perlu pencatatan jurnal Pelaksanaan Anggaran

Answer explanation

Akun Piutang Retribusi mencerminkan jumlah yang belum dibayar, yaitu Rp 4 juta. Tidak perlu pencatatan jurnal Pelaksanaan Anggaran karena retribusi belum diterima, sehingga tidak ada pengakuan pendapatan.

Bendahara Pengeluaran SKPD A membayar ongkos perjalanan dinas senilai Rp 10 juta menggunakan uang persediaan. Jurnal Pelaksanaan Anggaran di SKPD A :

• Belanja Perjalanan Dinas (D) Rp10juta; Perubahan SAL (K) Rp 10juta

• Belanja Perjalanan Dinas (D) Rp 10juta; Kas di Bendahara Pengeluaran (K) Rp10juta

• Beban Perjalanan Dinas (D) Rp10juta; Uang Persediaan (K) Rp 10juta

• Belanja Perjalanan Dinas (D) Rp 10juta; Kas di Bendahara Pengeluaran (K) Rp10juta

Answer explanation

Jurnal yang benar mencatat Belanja Perjalanan Dinas sebagai debet (D) dan Perubahan SAL sebagai kredit (K) karena pembayaran dilakukan dari uang persediaan, bukan kas. Ini mencerminkan pengeluaran anggaran yang tepat.

Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D UP sebagai Uang Persediaan SKPD A sebesar Rp 10M, dan uang tersebut disetorkan ke Bendahara Pengeluaran SKPD A. Jurnal Finansial di PPKD adalah:

• Beban Uang Persediaan (D) Rp 10M; Kas di Kas Daerah (K) Rp 10M

• Kas di Bendahara Pengeluaran (D) Rp 10M; RK-PPKD (K) Rp10M

• Piutang SKPD A (D) Rp 10M; Kas di Kas Daerah (K) Rp10M

• RK-SKPD A (D) Rp 10M; Kas di Kas Daerah (K) Rp 10M

Answer explanation

RK-SKPD (akun di PPKD) dan RK-PPKD (akun di SKPD) merupakan akun resiprokal yang menggambarkan transaksi antara PPKD dan SKPD. Penyerahan uang dari PPKD ke SKPD hanya memindahkan dari kantong PPKD ke SKPD, transaksi dalam satu entitas, tidak ada penambahan maupun pengurangan aset PemDa, sehingga tidak bisa diakui sebagai Pendapatan atau Beban.

Pada 1 Juli 2024, Dinas Pendapatan dan Pengelollaan Aset Daerah menerima uang Rp 480 juta dari penyewa lahan kantor untuk sewa 4 tahun.

Pilihlah 2 pernyataan yang tepat untuk menggambarkan transaksi tersebut.

• Jurnal Pelaksanaan Anggaran pada 1 Juli 2024 :

  (Debet) Perubahan SAL Rp 480juta

  (Kredit) Pendapatan Sewa-LRA Rp 480juta

• Tidak ada Jurnal Pelaksanaan Anggaran yang diperlukan pada 1 Juli 2024

• Jurnal Finansial 1 Juli 2024:

  (Debit) Piutang Sewa $480

  (Kredit) Pendapatan Sewa $480

• Jurnal Finansial 1 Juli 2024:

  (Debit) Kas $480

  (Kredit) Pendapatan Diterima di Muka $480

Pada akhir tahun, diketahui bahwa Beban Depresiasi Gedung adalah Rp 200 juta.

Pilih dua pernyataan yang tepat untuk menggambarkan keadaan tersebut.

• Tidak perlu membuat Jurnal Pelaksanaan Anggaran

• Jurnal Pelaksanaan Anggaran

  (Debit) Belanja Depresiasi Rp200juta

  (Kredit) Akumulasi Depresiasi Gedung Rp 200juta

• Jurnal Finansial:

  (Debet) Beban Depresiasi Gedung Rp200juta

  (Kredit) Akumulasi Depresiasi Gedung Rp 200juta

• Jurnal Finansial:

  (Debet) Beban Depresiasi Gedung Rp 200juta

  (Kredit) Kas Rp 200juta

Pada 15 Desember 2024 Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menerima tagihan atas pemeliharaan bangunan senilai Rp 50juta. Namun, Disnaker baru membayarnya pada 15 Januari 2025.

Pilihlah dua pernyataan yang tepat untuk menggambarkan transaksi ini.

• Jurnal Finansial di Disnaker pada 31 Desember 2024:

  (Debet) Piutang Rp 50 juta

  (Kredit) Beban Jasa Rp 50juta

• Jurnal Pelaksanaan Anggaran tidak diperlukan pada 15 Desember 2024

• Jurnal Pelaksanaan Anggaran pada 15 Januari 2025:

  (Debet) Belanja Jasa Pemeliharaan Rp 50juta

  (Kredit) Perubahan SAL Rp 50 juta

• Jurnal Finansial pada 15 Januari 2025:

  (Debet) Utang Jasa Pemeliharaan Rp 50juta

  (Kredit) Kas Rp 50juta

Pada 1 Desember 2024, Dinas Kebersihan membeli Persediaan Bahan Habis Pakai (BHP) senilai Rp 200juta yang dibayar menggunakan Uang Persediaan (UP).

Saat stock opname tutup tahun 2024, diketahui bahwa Persediaan BHP yang masih tersisa adalah senilai Rp 180 juta.

Pilih dua pernyataaan yang tepat untuk menggambarkan kejadian ini.

• Pada Tahun 2024, tercatat bahwa Belanja Persediaan Bahan Habis Pakai senilai 200juta

• Di tahun 2024, tercatat bahwa Belanja Persediaan Bahan Habis Pakai adalah Rp 20juta

• Nilai Persediaan BHP di Neraca tahun 2024 adalah senilai Rp 200juta

• Nilai Persediaan BHP di Neraca tahun 2024 adalah Rp 180juta