Level terendah atau yang pertama dalam peran serta masyarakat dalam membangun gerakan anti korupsi adalah

Mengingatkan orang-orang sekitar

Tahapan Pengadaan dalam RUU PBJP terdiri dari

Perencanaan Pengadaan dan Pelaksanaan Pengadaan

Persiapan Pengadaan dan Pelaksanaan Pengadaan

Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan dan Pelaksanaan Pengadaan

Pelaksanaan Pengadaan dan Pengawasan Pengadaan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2007

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2006

Berikut ini merupakan etika Pengadaan yang wajib dipatuhi semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan, kecuali

Melakukan penyalahgunaan wewenang

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab

Bekerja secara profesional dan mandiri

Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran

Berikut ini adalah Jenis Barang dalam Pengadaan berdasarkan RUU PBJ Publik, kecuali

Barang yang dideklarasikan sendiri sebagai Produk Dalam Negeri

Pengguna dalam Pengadaan dalam RUU PBJ Publik terdiri dari

Lembaga yang sumber pendanaannya berasal dari Keuangan Negara, badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara, daerah, atau desa yang dipisahkan, dan badan usaha swasta yang pendanaannya berasal dari keuangan negara

Lembaga yang sumber pendanaannya berasal dari Keuangan Negara, dan badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara, daerah, atau desa yang dipisahkan

Lembaga yang sumber pendanaannya berasal dari Keuangan Negara, badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan badan usaha swasta yang pendanaannya berasal dari keuangan negara

Lembaga yang sumber pendanaannya berasal dari Keuangan Negara, badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara, daerah, atau desa yang dipisahkan, dan badan usaha swasta yang pendanaannya berasal dari keuangan swasta

Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama

Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)

Pusat Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PKPBJ)

Pusat Pembangunan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)

Pusat Pengembangan Kebijakan Barang/Jasa Publik (PPKBJP)

Seorang pejabat di LKPP yang mengawasi tender pengadaan barang untuk proyek infrastruktur menerima hadiah berupa voucher belanja dari salah satu penyedia. Hadiah ini diberikan setelah proses tender selesai namun pembayaran belum dilakukan. Pejabat tersebut tidak melaporkan hadiah tersebut ke KPK dalam waktu 30 hari. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah

Hadiah tersebut harus dilaporkan dalam waktu 30 hari, meskipun diberikan setelah tender, karena masih dalam periode yang terkait proses pengadaan

Hadiah yang diterima oleh pejabat tersebut tidak perlu dilaporkan karena diberikan setelah tender selesai

Karena hadiah tersebut diberikan setelah tender selesai, maka tidak ada kewajiban untuk melaporkannya

Hadiah tersebut dapat dianggap sebagai suap jika ada bukti bahwa hadiah tersebut diberikan dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan tender

Yang tidak termasuk strategi pencegahan korupsi menurut UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah

Memberikan keringanan hukuman bagi koruptor pertama kali

Mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN

Menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut mencegah KKN

Seorang pejabat negara menerima hadiah berupa barang elektronik dari pihak yang memiliki kepentingan dengan kebijakan yang sedang dibuat oleh pejabat tersebut. Pejabat tersebut kemudian melaporkan hadiah tersebut kepada KPK dalam waktu 15 hari setelah diterima. Berdasarkan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, tindakan pejabat tersebut

Tidak melanggar hukum karena hadiah telah dilaporkan tepat waktu

Merupakan pelanggaran pidana karena hadiah tersebut mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat

Tidak dikenakan pidana karena hadiah tersebut berupa barang dan bukan uang

Dapat dikenakan pidana korupsi meskipun hadiah dilaporkan, karena melibatkan pihak yang berkepentingan

Pada tahun 2021, seorang gubernur di Indonesia ditangkap karena menerima gratifikasi dalam bentuk uang dan barang mewah terkait perizinan tambang. Berdasarkan UU Tipikor, apa yang harus dilakukan seseorang jika menerima gratifikasi

Melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja

Menggunakan gratifikasi tersebut untuk keperluan pribadi

Mengembalikan gratifikasi kepada pemberi sebagai bentuk etika

Menyerahkan gratifikasi tersebut kepada atasan langsung

Berdasarkan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, gratifikasi didefinisikan sebagai

Semua bentuk pemberian kepada pejabat negara yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya

Pemberian hadiah yang diterima oleh pejabat negara tanpa ada kaitan dengan tugasnya

Uang atau barang yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan dengan keputusan pejabat negara

Pemberian hadiah dari teman dekat pejabat negara yang tidak memiliki kaitan dengan pekerjaannya

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi mencakup

Pemerasan dan penggelapan oleh pejabat negara

Penggunaan dana proyek untuk kepentingan pribadi

Suap, pemerasan, penggelapan, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menerima suap dapat dijatuhi hukuman penjara paling singkat

5 tahun dan paling lama 20 tahun

2 tahun dan paling lama 4 tahun

4 tahun dan paling lama 6 tahun

10 tahun dan paling lama seumur hidup

Pada tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus korupsi yang melibatkan Menteri Sosial dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19. Kasus ini menjadi perhatian publik karena bantuan tersebut ditujukan untuk masyarakat terdampak pandemi. Apa modus utama yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini

Mark-up harga barang dalam pengadaan bansos

Mengalihkan dana bansos untuk proyek pribadi

Menjual barang bansos kepada pihak swasta

Memberikan bansos kepada kelompok pendukung politik tertentu

Dalam kasus korupsi pengadaan kapal pada salah satu BUMN, kerugian negara terjadi akibat penggelembungan anggaran proyek. Modus ini dilakukan dengan cara memanipulasi harga kapal dan laporan kebutuhan anggaran. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan

Meningkatkan transparansi melalui e-procurement dan audit berkala

Melibatkan pihak ketiga tanpa audit anggaran

Memprioritaskan proyek pada BUMN yang sudah berpengalaman

Memberikan wewenang penuh kepada direksi tanpa pengawasan

Nilai pemberian dari sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, ulang tahun ataupun perayaan lainnya yang lazim dilakukan dalam konteks sosial sesama rekan kerja yang tidak wajib dilaporkan ke KPK, yaitu

Pemberian per orang paling banyak Rp 300.000 dan total pemberian selama satu tahun sebesar Rp 1.000.000 dari pemberi yang sama

Pemberian per orang paling banyak Rp 500.000 dan total pemberian selama satu tahun sebesar Rp 3.000.000 dari pemberi yang sama

Pemberian per orang paling banyak Rp 350.000 dan total pemberian selama satu tahun sebesar Rp 1.500.000 dari pemberi yang sama

Pemberian per orang paling banyak Rp 300.000 dan total pemberian selama satu tahun sebesar Rp 1.500.000 dari pemberi yang sama

Bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan ke KPK, kecuali

Pemberian hadiah dari penyedia setelah proses tender selesai

Hidangan atau sajian yang berlaku umum

Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum

Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan

Berikut ini yang merupakan kriteria pengaduan dalam Whistleblowing System Internal (WBS), yaitu

What, Who, Where, When, How, Evidence

Specific, Measureable, Achiveable, Relevance, Time-bound

What, Who, Where, When, How, Privacy

Eligible, Authorize, Evidence, Privacy, Robust

Sistem apa yang diusulkan dalam RUU PBJ Publik untuk mendukung transparansi pengadaan?

Sistem Pengadaan Anggaran Nasional

Sistem Informasi Manajemen Daerah

Seorang pejabat di LKPP terlibat dalam proses penunjukan langsung penyedia barang/jasa untuk sebuah proyek pemerintah. Setelah proses penunjukan selesai, pejabat tersebut diberitahu bahwa perusahaan yang dipilih adalah milik dari kerabat dekat pejabat tersebut. Selain itu, penyedia barang tersebut tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, namun tetap diberikan kesempatan untuk melaksanakan kontrak. Pejabat tersebut tidak menerima suap, tetapi tetap memutuskan untuk melanjutkan kontrak tersebut. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah

Pejabat tersebut dapat dikenakan pidana karena telah menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dengan memilih perusahaan yang tidak memenuhi kualifikasi

Selama perusahaan yang dipilih dapat menyelesaikan proyek dengan baik, maka tindakan pejabat tersebut tidak termasuk tindak pidana

Tindakan pejabat LKPP tersebut tidak dapat dianggap sebagai korupsi karena tidak ada penerimaan suap atau gratifikasi

Penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang/jasa hanya dapat dikenakan pidana jika ada kerugian finansial yang jelas bagi negara

BP CCA

Authored by Rahmah Febrina

Other

Professional Development

Used 3+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

30 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 10 pts

Aplikasi pelaporan gratifikasi yang dibangun oleh KPK adalah

Jaga KPK

GOL KPK

MCP KPK

HUT KPK

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 10 pts

Uang tanda terima kasih yang diberikan oleh pelaku usaha kepada petugas layanan publik setelah mendapatkan pelayanan atas PBJ, termasuk kategori?

Pemerasan

Penyuapan

Pungutan liar

Gratifikasi

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 10 pts

Pegawai LKPP menggunakan kendaraan instansi untuk kepentingan pribadi termasuk pelanggaran?

Pemerasan

Penyuapan

Benturan kepentingan

Pungutan Liar

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 10 pts

Petugas pemberi layanan ujian sertifikasi PBJ mensyaratkan uang rokok untuk proses registrasi peserta ujian, sesuai dengan mekanisme layanan yang diberikan bersifat gratis, hal ini dapat disebut

Penyuapan

Perbuatan curang

Pemerasan

Gratifikasi

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 10 pts

Pengadaan barang impor dan jasa luar negeri hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, kecuali jika...

Barang dan jasa lokal belum mencukupi jumlah kebutuhan

Pelaku usaha lokal tidak memenuhi syarat

Produk lokal lebih mahal dibandingkan produk impor

Produk lokal tidak memenuhi standar kualitas tertentu

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 10 pts

Laman aplikasi yang digunakan untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai LKPP adalah

wbslkpp.go(dot)id

wbs.lkpp.go(dot)id

wbs.lkpp.co(dot)id

wbs.internallkpp.go(dot)id

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 10 pts

Indeks Persepsi Korupsi atau CORRUPTION Perception Index (CPI) diterbitkan setiap Tahun oleh

Badan Pusat Statistik (BPS)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Transparency International (TI)

Indonesia Corruption Watch (ICW)

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

25 questions

Tes Bimtek Pembentukan Pantarlih

Quiz

•

Professional Development

25 questions

Latihan Siaga Rangking 1

Quiz

•

Professional Development

25 questions

Prakarya-UH-Kerajinan Bahan Keras

Quiz

•

Professional Development

25 questions

QUIZ PENYEGARAN FASILITASI TOT

Quiz

•

Professional Development

25 questions

UP PPG BK 3

Quiz

•

Professional Development

30 questions

Manajemen Pemerintah Daerah II (0526)

Quiz

•

Professional Development

25 questions

BAB I Sistem Komputer (Sistem Bilangan 1)

Quiz

•

Professional Development

25 questions

Agama Kristen Protestan

Quiz

•

1st Grade - Professio...

Popular Resources on Wayground

15 questions

Fractions on a Number Line

Quiz

•

3rd Grade

20 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

3rd Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

54 questions

Analyzing Line Graphs & Tables

Quiz

•

4th Grade

$fractions$

22 questions

fractions

Quiz

•

3rd Grade

20 questions

Main Idea and Details

Quiz

•

5th Grade

20 questions

Context Clues

Quiz

•

6th Grade

15 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

4th Grade

Discover more resources for Other

20 questions

Black History Month Trivia Game #1

Quiz

•

Professional Development

100 questions

Screening Test Customer Service

Quiz

•

Professional Development

20 questions

90s Cartoons

Quiz

•

Professional Development

10 questions

Reading a ruler in Inches

Quiz

•

4th Grade - Professio...

16 questions

Parallel, Perpendicular, and Intersecting Lines

Quiz

•

KG - Professional Dev...

12 questions

Valentines Day Trivia

Quiz

•

Professional Development

BP CCA

Aplikasi pelaporan gratifikasi yang dibangun oleh KPK adalah

Uang tanda terima kasih yang diberikan oleh pelaku usaha kepada petugas layanan publik setelah mendapatkan pelayanan atas PBJ, termasuk kategori?

Pegawai LKPP menggunakan kendaraan instansi untuk kepentingan pribadi termasuk pelanggaran?

Petugas pemberi layanan ujian sertifikasi PBJ mensyaratkan uang rokok untuk proses registrasi peserta ujian, sesuai dengan mekanisme layanan yang diberikan bersifat gratis, hal ini dapat disebut

Pengadaan barang impor dan jasa luar negeri hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, kecuali jika...

Laman aplikasi yang digunakan untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai LKPP adalah

Indeks Persepsi Korupsi atau CORRUPTION Perception Index (CPI) diterbitkan setiap Tahun oleh

Level terendah atau yang pertama dalam peran serta masyarakat dalam membangun gerakan anti korupsi adalah

PNS yang bertugas sebagai PPK di Dinas X melakukan Pengadaan ATK sejumlah Rp50.000.000 di perusahaan pribadinya, hal tersebut dapat menimbulkan korupsi

Tahapan Pengadaan dalam RUU PBJP terdiri dari

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Other