FASILITATOR PEMERINTAHAN PRE 1

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola urusan konkuren. Manakah dari pernyataan berikut yang paling sesuai dengan konsep urusan konkuren?

• A. Kewenangan yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat.
• B. Kewenangan yang menjadi prioritas daerah berdasarkan kebutuhan lokal.
• C. Kewenangan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.
• D. Kewenangan untuk mengelola urusan agama, pertahanan, dan luar negeri.
• E. Kewenangan untuk menentukan otonomi khusus tanpa koordinasi pusat.

Answer explanation

Pembahasan: Urusan konkuren adalah kewenangan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, mencakup sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Pilihan lain tidak sesuai dengan definisi ini.

Studi kasus: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengelolaan minyak dan gas secara transparan. Langkah tersebut relevan dengan prinsip yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, khususnya dalam aspek:

• A. Urusan absolut.
• B. Desentralisasi fiskal.
• C. Efisiensi birokrasi.
• D. Pengawasan langsung pusat.
• E. Delegasi kewenangan absolut.

Answer explanation

Pembahasan: Desentralisasi fiskal dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 memungkinkan daerah untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya lokal seperti minyak dan gas untuk meningkatkan PAD.

Kabupaten Banyuwangi mengembangkan aplikasi Smart Kampung untuk mempercepat pelayanan publik. Inisiatif ini sesuai dengan tujuan UU Nomor 23 Tahun 2014 dalam:

• A. Menghapus hubungan pemerintah pusat dan daerah.
• B. Mengurangi urusan absolut pemerintah pusat.
• C. Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
• D. Membatasi otonomi daerah dalam inovasi.
• E. Menyeragamkan kebijakan di seluruh daerah.

Answer explanation

Pembahasan: Penerapan teknologi seperti Smart Kampung mencerminkan upaya meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah, yang menjadi salah satu tujuan UU ini

Manakah prinsip utama dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang bertujuan mempercepat pembangunan dan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat?

• A. Sentralisasi.
• B. Desentralisasi.
• C. Delegasi.
• D. Dekonsentrasi.
• E. Konsolidasi.

Answer explanation

Pembahasan: Prinsip desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, yang mendekatkan pemerintah kepada masyarakat.

Provinsi Bali berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis budaya. Ini mencerminkan peran pemerintah daerah dalam mengelola:

• A. Urusan absolut.
• B. Urusan konkuren.
• C. Urusan pilihan.
• D. Urusan administratif.
• E. Urusan legislatif.

Answer explanation

Pembahasan: Urusan pilihan dalam UU ini adalah kewenangan yang diprioritaskan oleh daerah berdasarkan potensi dan karakteristik spesifik, seperti pariwisata di Bali.

Dalam konsep pengelolaan sumber daya daerah yang diatur UU Nomor 23 Tahun 2014, pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah lebih diarahkan untuk:

• A. Meningkatkan otonomi absolut daerah.
• B. Mencegah tumpang tindih kebijakan pusat dan daerah.
• C. Memastikan transparansi dan akuntabilitas.
• D. Membatasi inovasi daerah agar tetap seragam.
• E. Mengurangi PAD yang tidak sesuai kebutuhan.

Answer explanation

Pembahasan: Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah sesuai UU ini.

Manakah dari pilihan berikut yang tidak termasuk dalam kewenangan daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014?

• A. Penyediaan layanan pendidikan dasar.
• B. Pengelolaan sumber daya manusia lokal.
• C. Perumusan kebijakan pertahanan negara.
• D. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
• E. Penyediaan layanan kesehatan dasar.

Answer explanation

Pembahasan: Kebijakan pertahanan negara merupakan urusan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Dalam konteks hubungan pusat dan daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk:

• A. Mengambil alih semua urusan daerah kapan saja.
• B. Memberikan arahan umum terkait urusan konkuren.
• C. Membatasi inovasi daerah melalui peraturan.
• D. Menyerahkan sepenuhnya urusan pilihan kepada daerah.
• E. Menghapus urusan absolut daerah.

Answer explanation

Pembahasan: Pemerintah pusat memberikan arahan umum terhadap urusan konkuren agar sinkronisasi kebijakan tetap terjaga

Pemerintah Kota Surabaya menjalankan program Universal Health Coverage (UHC) untuk memberikan akses layanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, program ini termasuk dalam kategori:

• A. Urusan pilihan.
• B. Urusan absolut.
• C. Urusan konkuren.
• D. Urusan administratif.
• E. Urusan non-mandat.

Answer explanation

Pembahasan: Layanan kesehatan dasar termasuk urusan konkuren yang menjadi kewenangan bersama antara pusat dan daerah.

Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan sebagian besar pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor minyak dan gas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Langkah ini mencerminkan penerapan prinsip:

• A. Efisiensi birokrasi.
• B. Transparansi anggaran.
• C. Pengelolaan sumber daya lokal.
• D. Otonomi absolut.
• E. Sentralisasi fiskal.

Answer explanation

Pembahasan: Pengelolaan sumber daya lokal yang optimal, seperti pemanfaatan PAD, mendukung pembangunan daerah sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014.