Persiapan SKB 2024

Dalam PerPres SetJen DPD-RI No 17 Tahun 2017, SekJen DPD-RI dalam susunan organisasinya dibagi menjadi 2 Deputi yaitu, Deputi Administrasi dan Persidangan. Hal tersebut termuat dalam pasal ?

• Pasal 5

• Pasal 4

• Pasal 8

• Pasal 10

Dalam Pasal No 17 Tahun 2017 Tugas SekJen DPD-RI diatur dalam pasal ?

• Pasal 4

• Pasal 5

• Pasal 3

• Pasal 6

SetJen DPD-RI pertama kali dibentuk melalui UU ?

• UU Nomor 21 Tahun 2002

• UU Nomor 25 Tahun 2010

• UU Nomor 22 Tahun 2003

• UU Nomor 23 Tahun 2003

1. 1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi Bidang Administrasi.

2. 2. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Administrasi.

3. 3. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

4. 4. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negarajkekayaan negara dan layanan pengadaan barangj jasa

5. 5. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan analisis kebijakan kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

6. Dari 5 Point diatas Manakah yang termasuk fungsi Deputi Administrasi ?

• 2,3,4

• 1,2,3

• 1,2,4

• 1,2,5

Dalam PerPres SekJen DPD-RI No 26 Tahun 2023, terdapat pasal yang menyatakan salah satu pasal dalam PerPres SekJen DPD-RI No 17 Tahun 2017 dihapus. Pasal tersebut ialah pasal ?

• Pasal 12

• Pasal 14

• Pasal 17

• Pasal 15

Tugas Inspektorat dalam Pasal 17 PerPres SekJen No 17 Tahun 2017 Merupakan ?

• Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan SekJen

• Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan persindangan DPD-RI

• Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada DPD-RI

• Sinkoronisasi dengan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Dalam Tata Kerja SekJen DPD-RI yang diatur dalam PerPres No 17 Tahun 2017 dalam Pasal 29 Menyatakan ?

• Setiap unsur di lingkungan Sekretariat J enderal dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Jenderal maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah maupun dengan lembaga lainnya.

• Sekretaris Jenderal menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

• Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengenai hasil pelaksanaan dukungan teknis administrasi dan keahlian secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

• Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Biro / Pusat yang diatur dalam SekJen DPD-RI dalam Pasal 13 Ayat 2, masksimal berjumlah ?

• 4+1

• 5

• 6

• 5+1

"Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara." kalimat tersebut terdapat dalam PerPres SekJen Nomor ?

• No 26 Tahun 2023

• No 17 Tahun 2017

• No 6 Tahun 2014

• No 8 Tahun 2010

Dalam Pasal 21 Ayat 2 Dalam PerPres SekJen DPD-RI No 17 Tahun 2017 terkait kedudukan Staff Khusus, berapa Jumlah Maksimal Staff khusus yang diperuntukan untuk pimpinan SekJen ?

• 2/3

• 4

• 2

• 3