Isi butir pengamalan Pancasila sila Persatuan Indonesia, yaitu ….

• Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

• Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

• Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

• Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit ,dan sebagainya

Keterlibatan rakyat membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum.Apakah yang dimaksud kedaulatan rakyat?

• Kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan rakyat

• Kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia.

• Rakyat terlibat dalam pemerintahan dengan cara melakukan demotrasi dan unjukrasa di jalan

• Semua rakyat terlibat dalam menentukan urusan-urusan penyelenggaraan Negara.

Menurut UUD NRI 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republic. Hal ini dinyatakan pada paal…

• 1 ayat 1

• 1 ayat 2

• 2 ayat 1

• 2 ayat 2

Menurut pendapat Jean Bodin seorang ahli tata negara dari Perancis yang hidup di tahun 1500-an Kedaulatan memiliki empat sifat pokok yaitu:…

• Asli; Permanen; Tunggal; Tidak terbatas

• Asli; Permanen; Tunggal; berubah

• Permanen; Tunggal; Tidak berubah; Tidak terbatas

• Tunggal; Tidak berubah; Tidak terbatas; Milik rakyat

Kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi bagikan kepada badan-badan lain, merupakan sifat pokok kedaulatan ….

• Permanen;

• Tidak berubah

• Tunggal;

• Tidak terbatas

Kedaulatan berasal dari bahasa arab yaitu "daulah" artinya kekuasaan tertinggi. Dilihat dari kekuatan berlakunya, dapat dibagi dalam dua macam yaitu : ….

• Asli dan Permanen

• Bulat dan Utuh

• Tak terbagi dan terbatas

• Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar

Raja atau penguasa memperolah kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa Negara, adalah anggapan dari teori kedautan …

• Tuhan

• Raja

• Negara

• Rakyat

Rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat, kemudian rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian kekuasaan kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat, Tokoh yang mengemukakan tentang teori ini antara lain ….

• Agustinus (354-430), Thomas Aquino (1215-1274) dan F.J. Stahl (1802-1861).

• Montesquie (1688-1755) dan J.J. Rousseau (1712-1778).

• Machiavelli (1467-1527) dan Thomas Hobbes (1588-1679)

• Imanuel Kant, Hugo Krabe dan Leon Duguit.

Jhon Locke, menurut pendapatnya bahwa hak asasi manusia (warga negara) harus dilindungi. Untuk melindungi hak asasi itu, dibentuklah perjanjian untuk membuat negara yang akan melindungi hak asasi warga dan menjamin kepentingan masyarakat dalam suatu peraturan perundang-undangan.Jhon Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui : Pactum subyectionis, yaitu ….

• wadah atau negara dan yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak.

• individu menyerahkan hak-haknya kepada negara penguasa negara yang diberikan mandat oleh rakyat

• perjanjian antara individu dan wadah atau Negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstistusi atau UUD.

• perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara

Montesquieu seorang ahli dari Perancis berpendapat, bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam tiga kekuasaan yang terpisah (separated of power). Yaitu , kecuali …

• Kekuasaan legilatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundangan dalam suatu negara.

• Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan.

• Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman.

• Kekuasaan kepolisian, yaitu kekuasaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.