Pre-Post-Test Zona Integritas

Apa pengertian Zona Integritas?

• Upaya untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan, khususnya pada aspek kelembagaan (organisasi), proses bisnis, dan sumber daya manusia (SDM)

• Merupakan predikat yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

• Serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama

• Bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik

Apa pengertian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)?

• Evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan

• Kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasan agar mereka selalu loyal kepada organisasi atau perusahaan

• Sumber daya manusia yang memiliki kualitas, kompetensi, dan kreativitas dalam berbagai bidang

• Merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Apa peraturan yang menjadi pedoman pembangunan Zona Integritas?

• Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019

• SE Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2024

• Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2016

• A dan C benar

Ada berapa Kelompok Kerja (Pokja) Zona Integritas di Balai P2P Jawa II?

• Ada 5: Manajemen Perubahan, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

• Ada 3: Manajemen Perubahan, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

• Ada 6: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

• Ada 7: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Pengendalian Gratifikasi

Pokja yang manakah yang memiliki salah satu tujuan pencapaian berupa Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Unit Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM?

• Penataan Tata Laksana

• Manajemen Perubahan

• Penguatan Akuntabilitas

• Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Yang mana termasuk kedalam tujuan pencapaian Pokja Penguatan Akuntabilitas?

• Budaya melayani dengan baik

• Meningkatnya disiplin SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM

• Meningkatnya capaian kinerja Unit Kerja

• Meningkatnya transparansi publik di Unit Kerja Zona Integritas

Yang mana termasuk kedalam tujuan pencapaian Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik?

• Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pada Unit Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM

• Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Unit Kerja

• Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di

• Meningkatnya budaya kinerja Unit Kerja

Apa peraturan yang menjadi pedoman penerapan SMAP?

• Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019

• SE Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2024

• Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2016

• A dan C benar

Berapa lama berlakunya Sertifikasi SMAP?

• 3 Tahun, setiap tahun dilakukan Surveillance Audit

• 5 tahun, setiap tahun dilakukan Surveillance Audit

• 3 tahun, setiap 2 tahun dilakukan Surveillance Audit

• 5 tahun, setiap 2 tahun dilakukan Surveillance Audit

Apa saja yang termasuk tugas dan Tanggung Jawab Manajemen Puncak?

• Menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Isu terkait penyuapan

• Melakukan Audit Internal

• Memastikan sistem manajemen anti penyuapan, termasuk kebijakan dan sasaran, diterapkan, ditetapkan, dipelihara dan ditinjau secara cukup yang dimaksudkan untuk mengatasi risiko penyuapan pada organisasi

• Membuat permintaan Tindakan perbaikan atas hasil temuan audit