SOAL UAS GANJIL P.Kn KLS.X SMASDIM TP.2024-2025

Pada 1 Maret 1945, Jepang mengizinkan pembentukan sebuah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan tersebut dikenal dengan nama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). BPUPKI mengadakan dua kali sidang resmi, yang pertama pada Mei 1945 dan yang kedua pada Juli 1945. Dalam sidang pertama, dibahas dasar negara yang dikenal sebagai Pancasila. Siapa yang mengusulkan nama "Pancasila" dalam sidang pertama BPUPKI ….

A.    Soekarno

B.    Mohammad Hatta

C.    Muhammad Yamin

D.    Supomo

E.     Soeharto

Dalam sidang BPUPKI kedua, terdapat pembahasan lebih lanjut mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Panitia Kecil yang bertugas merumuskan rancangan UUD terdiri dari beberapa tokoh penting. Salah satu hasil penting dalam sidang kedua ini adalah Piagam Jakarta, yang memuat rumusan dasar negara. Apa perbedaan utama Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945 yang berlaku saat ini ….

A.    Penambahan pasal tentang kewarganegaraan

B.    Hilangnya tujuh kata dalam sila pertama Pancasila

C.    Perubahan jumlah pasal dalam batang tubuh

D.    Penyesuaian nama badan pelaksana kemerdekaan

E.     Hilangnya lima kata dalam sila pertama Pancasila

Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan. Salah satu agenda utamanya adalah pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Sidang ini juga menetapkan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Mengapa PPKI memilih untuk segera mengesahkan UUD 1945 …..

A.    Untuk memenuhi janji Jepang

B.    Karena tekanan dari sekutu

C.    Sebagai langkah awal untuk menjalankan pemerintahan negara yang baru

D.    Untuk menegaskan peran BPUPKI dalam kemerdekaan

E.     Untuk memenuhi keinginan the founding father

Proses penyusunan UUD 1945 melibatkan berbagai tokoh nasional. Dalam penyusunan tersebut, terdapat bagian penting yang disebut dengan batang tubuh UUD. Bagian ini memuat pasal-pasal yang mengatur mekanisme pemerintahan dan hak-hak warga negara. Berapa jumlah pasal dalam batang tubuh UUD 1945 saat pertama kali disahkan ….

A.    33 pasal

B.    37 pasal

C.    40 pasal

D.    45 pasal

E.     46 pasal

Saat Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih belum memiliki konstitusi resmi. Hal ini menyebabkan PPKI harus segera bekerja untuk menyusun sistem pemerintahan yang sah. Apa fungsi utama UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ….

A.    Menjadi arah hidup setiap warga negara Indonesia

B.    Sebagai dokumen sejarah perjuangan bangsa

C.    Meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara lain

D.    Membantu rakyat memahami makna kemerdekaan

E.     Menjadi pedoman pelaksanaan pemerintahan

Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 berlangsung singkat namun penuh makna. Selain mengesahkan UUD 1945, PPKI juga mengambil langkah lain untuk memperkuat persatuan bangsa, salah satunya adalah menghapus tujuh kata dalam sila pertama Pancasila. Langkah ini dilakukan untuk menghormati keberagaman di Indonesia. Tujuh kata tersebut berbunyi ….

A.    "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"

B.    "Ketuhanan Yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

C.    “Persatuan Indonesia sebagai dasar negara Republik Indonesia"

D.    "Kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia"

E.     “Kebijaksanaan dalam internasionalisme”

UUD 1945 yang pertama kali disahkan memiliki beberapa ciri khas, salah satunya adalah penerapan sistem pemerintahan presidensial. Namun, seiring berjalannya waktu, UUD ini telah mengalami perubahan melalui amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kapan amandemen pertama UUD 1945 dilakukan ….

A.    1998

B.    1999

C.    2000

D.    2001

E.     2002

Setelah Indonesia merdeka, para pendiri bangsa mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pasal 27 UUD 1945, dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apa yang dimaksud dengan "hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum" dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara ….

A.    Semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang status sosial

B.    Semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara lain

C.    Semua warga negara memiliki hak untuk diadili oleh pengadilan yang sama

D.    Semua warga negara berhak bebas memilih pekerjaan sesuai kemampuan

E.     Semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang dijamin dalam konstitusi. Misalnya, hak atas pendidikan yang tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945. Negara wajib menyediakan pendidikan yang layak bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Bagaimana cara negara untuk memastikan hak atas pendidikan bagi setiap warga negara ….

A.    Negara mengeluarkan kebijakan subsidi pendidikan bagi masyarakat miskin

B.    Negara mendirikan sekolah-sekolah yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat

C.    Negara mengurangi biaya pendidikan bagi warga negara yang tidak mampu

D.    Negara memberikan beasiswa bagi masyarakat anak bangsa yang berpreastasi

E.     Semua jawaban benar

Dalam Pasal 30 UUD 1945, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Hal ini menjadi kewajiban bagi setiap warga negara untuk mempertahankan Kemerdekaan yang telah diraih. Apa yang dimaksud dengan "kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara" ….

A.    Warga negara berhak menuntut negara untuk memberikan perlindungan

B.    Warga negara diwajibkan untuk mengikuti wajib militer

C.    Warga negara dapat berperan dalam menjaga keamanan negara

D.    Warga negara dapat memilih untuk menjadi tentara atau polisi

E.     Warga negara dapat beerpartisipasi dalam pemilihan umum