PP 44 Tahun 2022

Pembeli atau Penerima Jasa bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM penjualan BKP atau penyerahan

JKP dalam hal …

• Pajak tidak dapat ditagih kepada penjual atau Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak ke penjual

• Pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual BKP atau pemberi JKP

• Pajak tidak dapat ditagih kepada penjual dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak ke

  penjual

• Pembeli atau Penerima Jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual BKP atau pemberi JKP

PT Choco merupakan PKP yang tidak melakukan pemusatan PPN, menyerahkan barang hasil pertanian tertentu dengan menggunakan besaran tertentu, PT Choho Pusat Jakarta menyerahkan 1 Ton Biji Kakao senilai Rp 45.000.000 ke cabangnya yang ada di Bandung maka membuat Faktur Pajak…

• Dengan Kode 04 dan dengan DPP berupa nilai tertentu sebesar Rp 0

• Dengan Kode 05 dan dengan DPP berupa nilai tertentu sebesar Rp 0

• Dengan Kode 04 dan dengan DPP berupa HPP atau harga perolehan

• Dengan Kode 05 dan dengan DPP berupa nilai tertentu sebesar Rp 45.000.000

Berikut ini yang bukan merupakan pemakaian sendiri BKP adalah....

• Pabrikan minuman soda memberikan 1 pak minuman kaleng ke tiap karyawan untuk dikonsumsi di kantor

• Pabrikan laptop menggunakan laptop hasil rakitan untuk operasional kantor

• Perkebunan menggunakan TBS Kelapa Sawit hasil produksinya sebagai bahan baku pembuatan minyak kelapa sawit (CPO)

• Produsen sepatu memberikan sepatu kepada direksi untuk dibawa pulang

PT XYZ melakukan penyerahan BKP kepada PT STU dengan nilai sebesar US$ 10.000,00. Penyerahan tersebut dilakukan pada tanggal 4 April 2023 dengan kurs yang ditetapkan Menteri yang berlaku saat itu sebesar Rp 15.500 dan diterbitkan Faktur Pajak di tanggal 14 April 2023 dengan kurs yang ditetapkan Menteri yang berlaku saat itu sebesar Rp 15.000. Besar DPP PPN dan saat terutang PPN atas transaksi tersebut...

• Rp 17,05 juta dan PPN terutang 4 April 2023

• Rp 150 juta dan PPN terutang 14 April 2023

• Rp 155 juta dan PPN terutang 4 April 2023

• Rp 155 juta dan PPN terutang 14 April 2023

PPN atas penyerahan BKP dapat dipungut dan disetorkan dengan besaran tertentu bagi PKP berikut, kecuali...

• mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi 1,8 M

• melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas

• melakukan penyerahan jasa freight forwarding

• mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku melebihi 1,8 M

Berikut ini pernyataan yang salah terkait penyerahan BKP berupa agunan oleh kreditur...

• PPN terutang saat kreditur menyerahkan BKP agunan yang sudah diambilalih ke pembeli barang

• Jika debitur melunasi pembayaran sampai waktu yang ditentukan, maka BKP agunan tidak diambilalih oleh kreditur sehingga tidak ada unsur

  PPN

• PPN terutang saat debitur menyerahkan agunan sebagai jaminan kepada kreditur

• Saat kreditur menerima agunan dari debitur tidak ada unsur PPN karena termasuk jaminan utang piutang

PT Indo Megah adalah sebuah perusahaan yang menjual mobil bekas. PT Indo Megah pada 5 Januari 2023 menjual 2 buah mobil ke Tuan Imam dengan harga total Rp 500.000.000. Selain pembelian atas 2 buah mobil, Tuan Imam juga membeli kamera belakang mobil dengan biaya Rp 7.000.000. Jika PT Indo Megah membuat Faktur Pajak lengkap, maka ...

• menggunakan kode FP 01 dengan DPP Rp 507.000.000

• menggunakan kode FP 05 dengan DPP Rp 507.000.000

• menggunakan kode FP 05 dengan DPP Rp 500.000.000 dan kode FP 01 dengan DPP Rp 7.000.000

• menggunakan kode FP 01 dengan DPP Rp 500.000.000 dan kode FP 05 dengan DPP Rp 7.000.000

PT Kipo adalah perusahaan yang menjual bijih kopi (salah satu jenis BHPT). PT Kipo memilih untuk menggunakan skema PPN Besaran Tertentu. Pada 3 Januari 2023, PT Kipo menjual 5 kuintal bijih kopi ke CV Amar Arum yang merupakan pengusaha café senilai Rp 350.000.000, maka pernyataan yang sesuai adalah ...

• PT Kipo menerbitkan FP 05 dengan DPP Rp 0

• CV Amar Arum menerima FP 05 dengan nilai DPP Rp 350.000.000

• CV Amar Arum menerima FP Eceran

• PT Kipo menerbitkan FP 01 dengan DPP 350.000.000

Pembeli atau penerima jasa bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN dalam hal memenuhi kondisi tertentu yang telah diatur di

PP 44 2022. Tanggung jawab secara renteng yang dimaksud tersebut dapat ditagih oleh DJP salah satunya melalui ...

• STP

• SKPKB

• Surat Teguran

• SKPLB

PT Yoyo dan PT Gogo membentuk suatu kerja sama operasi dengan nama "KSO Yogo". Kedua PT yang bekerja sama tersebut telah menyepakati bahwa nantinya setiap ada penyerahan yang dilakukan oleh KSO Yogo, invoice diterbitkan oleh KSO Yogo. Apabila KSO Yogo adalah KSO yang akan melakukan penyerahan BKP, maka pernyataan yang sesuai adalah ...

• KSO Yogo tidak wajib menerbitkan FP

• KSO Yogo tidak wajib menjadi PKP

• KSO Yogo wajib dikukuhkan sebagai PKP

• KSO Yogo tidak wajib PKP ketika belum melewati batasan pengusaha kecil