4.2.3 Kebijakan Perlindungan Budaya

Apa langkah strategis pemerintah untuk melindungi pengetahuan tradisional dalam konteks perubahan iklim?

• Melarang eksploitasi pengetahuan tradisional untuk kepentingan komersial

• Mengintegrasikan pengetahuan tradisional dalam kebijakan adaptasi perubahan iklim

• Memberikan penghargaan kepada komunitas yang menjaga tradisi ramah lingkungan

• Mendirikan pusat penelitian untuk dokumentasi pengetahuan tradisional

Bagaimana PP ini memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya budaya antar daerah?

• Melalui alokasi anggaran khusus bagi daerah dengan keterbatasan sumber daya budaya

• Dengan menerapkan sistem zonasi untuk pelestarian budaya

• Mengutamakan daerah yang memiliki potensi budaya untuk pariwisata

• Mewajibkan daerah kaya budaya untuk berbagi sumber daya dengan daerah lain

Apa peran strategis komunitas adat dalam perlindungan kekayaan intelektual tradisional menurut PP ini?

• Sebagai pemegang hak cipta atas karya budaya tradisional

• Sebagai pihak yang memberikan persetujuan penggunaan budaya mereka

• Sebagai pelaksana utama dalam mempromosikan budaya mereka secara global

• Sebagai pengelola utama program pelestarian budaya daerah

Dalam PP ini, bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung pemajuan kebudayaan berbasis kearifan lokal?

• Menyusun program kebudayaan daerah tanpa melibatkan masyarakat setempat

• Memberikan prioritas anggaran untuk pembangunan infrastruktur budaya

• Mengintegrasikan kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan daerah

• Melaksanakan inventarisasi kekayaan budaya tanpa bekerja sama dengan komunitas lokal

Apa tantangan utama dalam implementasi perlindungan ekspresi budaya tradisional menurut PP ini?

• Sulitnya menentukan siapa pemilik hak atas ekspresi budaya tradisional

• Ketidakmampuan masyarakat adat untuk memanfaatkan ekspresi budaya secara ekonomi

• Kurangnya minat masyarakat terhadap pelestarian ekspresi budaya tradisional

• Rendahnya anggaran pemerintah untuk mendukung program pelindungan budaya

Bagaimana PP ini mengatur kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan?

• Dengan menjadikan akademisi sebagai penentu kebijakan budaya

• Melalui pelibatan akademisi dalam penelitian budaya yang didanai pemerintah

• Dengan menugaskan masyarakat untuk sepenuhnya menjalankan kebijakan budaya

• Mengutamakan pemerintah sebagai satu-satunya pihak yang berwenang dalam kebijakan budaya

Bagaimana mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan kebudayaan yang diatur dalam PP ini?

• Dengan membentuk lembaga baru yang khusus mengawasi pelaksanaan kebudayaan

• Melalui audit berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan

• Dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memonitor pelaksanaan program budaya

• Melalui laporan tahunan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat

Bagaimana PP ini mengatur perlindungan hak atas karya budaya yang telah dikomersialkan oleh pihak ketiga tanpa izin?

• Dengan mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak ketiga

• Melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah

• Dengan melarang komersialisasi karya budaya tradisional dalam bentuk apa pun

• Memberikan kompensasi langsung kepada komunitas pemilik karya budaya

Apa langkah yang diambil untuk menjaga keberlanjutan pendanaan kegiatan kebudayaan menurut PP ini?

• Mengandalkan dana dari APBN/APBD sepenuhnya

• Mendorong partisipasi pihak swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR)

• Membentuk yayasan kebudayaan di setiap daerah

• Mengizinkan pengelolaan dana kebudayaan oleh masya

Dalam PP ini, apa upaya pemerintah untuk mengurangi ancaman terhadap situs budaya yang terancam punah?

• Memberikan insentif kepada masyarakat untuk menjaga situs budaya

• Menetapkan sanksi hukum berat bagi pihak yang merusak situs budaya

• Melakukan digitalisasi data dan dokumentasi situs budaya

• Mengalihkan tanggung jawab perlindungan situs kepada pihak swasta