SERP-BMD-12-2024

Berikut adalah definisi aset tetap menurut standar akuntansi pemerintahan (PP No 71 Tahun 2010) , kecuali

• Aset berwujud
• Masa manfaat lebih dari 12 bulan
• Digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum
• Diperoleh dari realisasi belanja modal

Pengukuran aset tetap menurut standar akuntansi pemerintahan (PP No 71 Tahun 2010) dilakukan dengan cara

• Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan
• Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
• Aset tetap dicatat harus sebesar nilai revaluasi
• a dan b benar

Berikut adalah unsur-unsur dalam pengelolaan aset tetap sebagaimana diatur dalam permendagri No 19 tahun 2016 :

• Perencanaan pengadaan – penggunaan – pemanfaatan –pemindahtanganan – penghapusan – pengamanan dan pemeliharaan – penatausahaan – tuntutan ganti rugi.
• Perencanaan pengadaan – penganggaran – pemanfaatan –pemindahtanganan – penghapusan – pengamanan dan pemeliharaan – penatausahaan – tuntutan ganti rugi.
• Perencanaan pengadaan – penggunaan – pemanfaatan –pemindahtanganan – pelaporan – pengamanan dan pemeliharaan – penatausahaan – tuntutan ganti rugi.
• Perencanaan pengadaan – penggunaan – pemanfaatan –pemindahtanganan – penghapusan – pertanggungjawaban – penatausahaan – tuntutan ganti rugi.

Bentuk kerjasama pemanfaatan aset tetap dapat berupa :

• tanah/ bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Kepala Daerah;
• sebagian tanah dan atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna;
• barang daerah selain tanah dan atau bangunan.
• Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah ditetapkan dalam Surat Perjanjian

Persyaratan pelaksanaan BGS dan BSG antara lain:

• Objek BGS berupa sertifikat tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemda, tidak boleh dijaminkan, digadaikan dan dipindahtangankan,
• Pihak ketiga akan memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) diatas HPL milik Pemda,
• IMB adalah a.n pihak ketiga
• d.      Pihak ketiga membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian

Berikut adalah pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (aset tetap daerah), kecuali :

• a.      Kepala Daerah selaku, pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah - Sekretaris Daerah selaku Pengelola - Kepala Biro/Bagian Perlengkapan /Unit Pengelola Barang MIlik Pejaabat Penatausahaan Barang Pengelola – Kabid Aset SKPKD sebagai Pengurung Abrang Pengelolal- Kepala SKPD selaku Pengguna - Kepala Unit Pelaksana Teknis selaku Kuasa Pengguna – Pejabat Penatausahaan barang milik daerah Pengguna di SKPD, (peg dgn SK Ka.SKPD) - Pengurus barang milik daerah (peg dgn SK Ka.SKPD)
• b.      Kepala Daerah selaku, pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah - Sekretaris Daerah selaku Pengelola - Kepala Biro/Bagian Perlengkapan /Unit Pengelola Barang MIlik Daerah selaku Pembantu Pengelola - Kepala SKPD selaku Pengguna – Pejabat Pembuat Komitmen selaku pengguna- Penyimpan barang milik daerah, (peg dgn SK Ka.SKPD) - Pengurus barang milik daerah (peg dgn SK Ka.SKPD)
• c.       Kepala Daerah selaku, pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah - Sekretaris Daerah selaku Pengelola - Kepala Biro/Bagian Perlengkapan /Unit Pengelola Barang MIlik Daerah selaku Pembantu Pengelola - Kepala SKPD selaku Pengguna - Kepala Unit Pelaksana Teknis selaku Kuasa Pengguna - Penyimpan barang milik daerah, (peg dgn SK Ka.SKPD) – PPTK
• Kepala Daerah selaku, pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah - Sekretaris Daerah selaku Pengelola - Kepala Biro/Bagian Perlengkapan /Unit Pengelola Barang MIlik Daerah selaku Pembantu Pengelola – Bendaahara selaku Kuasa Pengguna - Penyimpan barang milik daerah, (peg dgn SK Ka.SKPD) - Pengurus barang milik daerah (peg dgn SK Ka.SKPD)

Berikut adalah redflags dalam pemanfaatan aset tetap, kecuali :

• Aset yang dimanfaatkan memang merupakan barang yang tidak dipergunakan (idle) dan Pelelangan pemanfaatan tidak transparan dan dapat merugikan daerah
• Biaya pemeliharaan barang yang dimanfaatkan dengan cara pinjam pakai merupakan tanggung jawab si pemakai
• Potensi kehilangan asset yang dimanfaatkan karena dokumentasi yang lengkap
• Pemanfaatan barang milik daerah tidak mengubah status kepemilikan barang dan Penyewaan tidak memberi kontribusi pendapatan daerah melainkan menjadi dana taktis SKPD serta Hasil penyewaan BMD tidak dilaporkan dan disetorkan seluruhnya

SAP menjelaskan bahwa untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Sedangkan untuk periode setalah neraca awal, nilai perolehan asset tetap baru menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

• Pernyataan diatas salah
• Pernyataan diatas benar
• Pernyataan diatas tidak sesuai dengan Permendagri no 19 tahun 2016
• a dan c benar

Apabila entitas mendapatkan aset dengan cara perukaran dengan aset tidak serupa, maka biaya perolehan aset tersebut dicatat sebesar nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan

• Pernyataan diatas salah
• Pernyataan diatas benar
• Pernyataan diatas tidak sesuai dengan Permendagri no 19 tahun 2016
• a dan c benar

Suatu aset tidak hanya dapat diperoleh dari pembelian atau pertukaran, tetapi juga mungkin diperoleh dari donasi atau sumbangan. SAP mendefinisikan sumbangan aset tetap sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Transaksi ini harus didukung dengan bukti perpindahan kepemilikan yang sah menurut hukum seperti adanya akta hibah

• Pernyataan diatas benar
• Pernyataan diatas salah
• Pernyataan diatas tidak sesuai dengan Permendagri no 19 tahun 2016
• b dan c benar