UAS HUKUM KONSTITUSI

Secara umum terdapat dua macam konstitusi yang dianut di berbagai negara, yaitu

• Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis
• Konstitusi langsung dan tidak langsung
• Konstitusi Tertulis dan Konstitusi tidak langsung
• Konstitusi dan bukan konstitusi

Negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis

• Cina
• Kanada
• Indonesia
• Inggris

Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, terdapat empat macam konstitusi yang pernah berlaku, kecuali

• Periode 18 Agustus 1945–27 Desember 1949
• Periode 17 Agustus 1951 – 5 Juli 1959
• Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950.
• Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

Tujuan dari konstitusi yaitu

• Mengatur tata cara pemilihan umum.
• Membatasi kekuasaan Pemerintah
• Mengatur hubungan antara negara dengan negara lain.
• Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

Konstitusi tertulis negara Indonesia

• Hukum Adat
• UUD 1945
• UU
• Peraturan Pemerintah

Konstitusi tertulis negara Indonesia

• Hukum Adat
• UUD 1945
• UU
• Peraturan Pemerintah

Ungkapan lain dari Konsep Trias Politica

• Pemetaan Jabatan

• Pemisahan Kekuasaan

• Pembagian Jabatan

• Pengelompokan Jabatan

Apa yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif?

• Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang yang telah dibuat.

• Kekuasaan untuk mengawasi kinerja pemerintahan dan menegakkan hukum.

• Kekuasaan untuk membuat, mengubah, dan mencabut undang-undang.

• Kekuasaan untuk memimpin lembaga eksekutif dan melaksanakan kebijakan negara.

Apa yang dimaksud dengan kekuasaan eksekutif?

• Kekuasaan untuk membuat undang-undang dan peraturan.

• Kekuasaan untuk mengadili perkara hukum dan menyelesaikan sengketa.

• Kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan oleh pemerintah.

• Kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang.

Apa yang dimaksud dengan kekuasaan yudikatif?

• Kekuasaan untuk membuat undang-undang dan peraturan.

• 
  Kekuasaan untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum.

• Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.

• Kekuasaan untuk mengatur kebijakan ekonomi negara.