Ujian Pengetahuan Hukum Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam sebuah wilayah, konflik antara dua kabupaten terjadi karena ketidakseimbangan pengelolaan sumber daya air yang berbatasan langsung. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, langkah paling tepat yang dapat diambil pemerintah daerah adalah...

• Menyerahkan penyelesaian konflik kepada pengadilan negeri setempat.

• Membentuk tim khusus antarwilayah untuk mencari solusi bersama.

• Meminta bantuan pemerintah pusat untuk mengambil alih pengelolaan.

• Menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kepada kabupaten dengan wilayah lebih besar.

• Menyusun regulasi baru yang hanya menguntungkan salah satu kabupaten.

PP No. 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat Dalam implementasi PP No. 32 Tahun 2009, pemerintah daerah berupaya membangun kawasan penimbunan berikat baru. Apa langkah yang harus diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan kawasan tersebut?

• Memastikan kawasan tersebut berada di zona perkotaan yang padat penduduk.

• Memberikan insentif kepada investor untuk membangun infrastruktur mandiri.

• Menyediakan akses transportasi yang memadai untuk distribusi barang.

• Mengizinkan pemanfaatan kawasan tanpa persetujuan pemerintah pusat.

• Mengalihkan seluruh kawasan penimbunan lama ke lokasi baru.

PP No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Cagar Budaya Pemerintah kota A berencana merevitalisasi kawasan cagar budaya untuk mendukung pariwisata. Namun, kawasan tersebut belum terdaftar dalam register nasional. Apa langkah yang harus dilakukan sebelum proyek revitalisasi dilanjutkan?

• Melakukan penggalian arkeologi untuk menemukan nilai sejarah baru.

• Mengusulkan kawasan tersebut untuk dimasukkan dalam register nasional.

• Membatasi akses masyarakat lokal ke kawasan tersebut.

• Memulai pembangunan fasilitas modern di sekitar kawasan.

• Mengalihkan rencana revitalisasi ke kawasan non-budaya.

Pancasila Seorang pejabat daerah membuat kebijakan tata ruang yang merugikan sebagian masyarakat kecil untuk kepentingan investor besar. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, bagaimana kebijakan tersebut seharusnya disikapi?

• Mendukung kebijakan karena akan meningkatkan pendapatan daerah.

• Meninjau ulang kebijakan untuk memastikan keadilan sosial bagi masyarakat kecil.

• Memindahkan masyarakat kecil ke lokasi lain dengan kompensasi minimal.

• Membatalkan kebijakan untuk melindungi masyarakat kecil meskipun pembangunan terhambat.

• Membentuk tim pengawasan agar masyarakat kecil tetap terakomodasi tanpa revisi kebijakan.

UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Dalam sebuah proyek pembangunan jembatan antarprovinsi, data geospasial menunjukkan adanya zona rawan longsor di lokasi konstruksi. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2011, tindakan yang paling tepat adalah...

• Meneruskan pembangunan dengan teknologi pengamanan minimal.

• Memindahkan lokasi pembangunan ke area lain tanpa mempertimbangkan aksesibilitas.

• Melakukan penyesuaian desain berdasarkan hasil analisis geospasial.

• Menghapus proyek pembangunan untuk mencegah kerugian besar.

• Mengalihkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak kontraktor.

PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang Sebuah kawasan hutan di pinggir kota diubah menjadi area komersial tanpa persetujuan RTRW. Apa langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah sesuai PP No. 21 Tahun 2021?

• Meminta izin ke kementerian terkait untuk melegalkan perubahan fungsi kawasan.

• Menghentikan seluruh kegiatan pembangunan di kawasan tersebut.

• Menyetujui perubahan kawasan dengan syarat kontribusi pendapatan daerah.

• Mengintegrasikan kawasan tersebut ke dalam zona pengembangan kota.

• Membiarkan perubahan tersebut sebagai bagian dari kebijakan pembangunan.

Dua kabupaten yang berbatasan mengklaim wilayah seluas 5 hektar sebagai milik mereka. Berdasarkan Permendagri No. 141 Tahun 2017, langkah penyelesaian yang paling tepat adalah...

• Menyerahkan wilayah tersebut kepada kabupaten yang memiliki pendapatan lebih besar.

• Membagi wilayah tersebut menjadi dua secara proporsional.

• Melakukan mediasi dan verifikasi batas berdasarkan peta resmi.

• Mengabaikan konflik dan tetap menggunakan batas administratif lama.

• Membentuk tim arbitrase untuk menentukan hak kepemilikan secara sepihak.

Dalam menjaga keutuhan wilayah negara, tantangan utama yang sering dihadapi pemerintah adalah ancaman dari pihak asing terhadap pulau kecil yang strategis. Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2008, langkah strategis pemerintah adalah...

• Menyerahkan pengelolaan pulau kepada pihak swasta dengan investasi besar.

• Membuka pulau tersebut sebagai kawasan wisata eksklusif untuk asing.

• Meningkatkan pengawasan militer dan aktivitas ekonomi lokal di pulau tersebut.

• Mengosongkan pulau dari penduduk lokal untuk menghindari konflik.

• Menghibahkan pulau kepada negara sahabat untuk mencegah perebutan wilayah.

Dalam pengajuan nama rupabumi, salah satu nama wilayah diusulkan dengan nama yang menyerupai nama daerah lain. Apa yang harus dilakukan berdasarkan PP No. 2 Tahun 2021?

• Menyetujui nama tersebut dengan alasan penghormatan budaya lokal.

• Menolak nama tersebut karena berpotensi menimbulkan kebingungan administratif.

• Mengubah nama wilayah lain agar tidak terjadi kesamaan nama.

• Meminta pendapat masyarakat setempat untuk menentukan keputusan.

• Membiarkan nama tersebut digunakan tanpa tinjauan lebih lanjut.

Dalam perencanaan tata ruang, konflik terjadi antara pengembangan kawasan industri dengan perlindungan lahan pertanian. Berdasarkan nilai Pancasila, keputusan terbaik adalah...

• Mendahulukan pengembangan industri karena dampak ekonominya lebih besar.

• Menjaga lahan pertanian meskipun mengurangi investasi industri.

• Mengintegrasikan kawasan industri yang tidak mengganggu fungsi lahan pertanian.

• Membagi wilayah menjadi dua secara proporsional tanpa analisis dampak lingkungan.

• Mengabaikan nilai sosial demi percepatan pembangunan ekonomi.