Untitled Quiz

Apa yang menjadi dasar pemikiran keberadaan desa di Indonesia?

• Desa hanya ada di pulau Jawa.

• Desa tidak memiliki hak asal usul.

• Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan pusat.

• Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

Apa yang diatur dalam Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

• Pengaturan tentang hak-hak masyarakat adat.

• Pengaturan tentang keuangan desa.

• Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

• Pengaturan tentang pemilihan Kepala Desa.

Apa tujuan dari pengaturan desa dalam Undang-Undang ini?

• Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada.

• Meningkatkan jumlah desa di Indonesia.

• Membatasi hak masyarakat desa.

• Menghapuskan desa adat.

Siapa yang menetapkan pengaturan umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa?

• Gubernur.

• Presiden Republik Indonesia.

• Menteri Dalam Negeri.

• Bupati.

Apa yang dimaksud dengan 'Desa Adat'?

• Desa yang tidak diakui oleh negara.

• Desa yang tidak memiliki pemerintahan.

• Desa yang memiliki karakteristik berbeda karena pengaruh adat.

• Desa yang hanya ada di pulau Jawa.

Apa asas pengaturan dalam Undang-Undang ini?

• Kepatuhan.

• Kepemimpinan.

• Kemandirian.

• Kekuasaan.

Apa yang menjadi sumber pendapatan desa?

• Pendapatan asli desa dan bantuan keuangan.

• Hanya dari pajak daerah.

• Hanya dari sumbangan masyarakat.

• Pendapatan dari pemerintah pusat saja.

Apa yang diatur dalam Peraturan Desa?

• Hanya tentang pemilihan Kepala Desa.

• Kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

• Hanya tentang keuangan desa.

• Hanya tentang pembangunan infrastruktur.

Apa yang dimaksud dengan 'musyawarah desa'?

• Forum untuk mengatur keuangan desa.

• Forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan masyarakat.

• Forum untuk membahas masalah sosial.

• Forum untuk pemilihan Kepala Desa.

Apa yang menjadi kewenangan lokal berskala desa?

• Mengatur pendidikan tinggi.

• Mengatur hubungan luar negeri.

• Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa.

• Mengatur kebijakan nasional.