Permenkumham Tata Tertib Lapas dan Rutan

Peraturan yang mengatur tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara adalah . . . . .

• UU nomor 1 tahun 2023
• UU nomor 35 tahun 2009
• Permenpan RB nomor 35
• Permenkumham nomor 33 Tahun 2015
• Permenkumham nomor 29 tahun 2017

Answer explanation

UU nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Permenpan RB nomor 35 Tahun 2021 tentang jabatan fungsional pengaman pemasyarakatan Permenkumham nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara Permenkumham nomor 29 tahun 2017 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara

setelah memperoleh izin dari lapas atau rutan, untuk menjaga ketertiban, narapidana dan tahanan diperbolehkan membawa, memiliki, dan/atau menggunakan kecuali . . . . .

• pakaian
• obat-obatan
• uang
• barang berkemasan
• kendaraan

Answer explanation

di dalam pasal 5 permenkumham nomor 29 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang diperbolehkan dibawa dimiliki dan digunakan yaitu pakaian, obat-obatan, uang, dan barang berkemasan.

Jumlah pakaian yang diperbolehkan dibawa oleh narapidana dan tahanan paling banyak yaitu . . . . .

• 3 pasang
• 2 pasang
• 10 pasang
• 8 pasang
• 6 pasang

Answer explanation

pakaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a permenkumham nomor 29 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang diperbolehkan dibawa narapidana dan tahanan harus memperoleh izin dari lapas atau rutan dan berjumlah paling banyak 6 (enam) pasang

obat-obatan yang diperbolehkan dibwa oleh narapidana dan tahanan merupakan obatan - obatan dari dokter atau paramedis di lapas atau rutan serta dalam jumlah atau dosis tertentu sesuai rekomendasi dokter atau paramedis lapas atau rutan, jika tidak terdapat maka pengawasannya dapat dilakukan oleh dokter atau paramedis lain yang ditunjuk oleh . . . . . .

• Dirjen
• kakanwil
• Kepala BPH
• Kepala Rudenim
• kepala lapas atau rutan

Answer explanation

dalam Pasal 5B Dalam hal tidak terdapat dokter dan/atau paramedis di Lapas atau Rutan maka izin dan pengawasannya dilakukan oleh dokter atau paramedis lain yang ditunjuk oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan.

uang yang diperbolehkan untuk dimiliki oleh Narapidana dan Tahanan merupakan uang yang telah melalui subtitusi uang dengan alat tukar khusus yang hanya berlaku pada Lapas/Rutan dalam bentuk virtual dengan jumlah paling banyak . . . . .

• 2 juta
• 5 juta
• 5 ratus ribu
• 10 juta
• 1 juta

Answer explanation

Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang diperbolehkan untuk dimiliki oleh Narapidana dan Tahanan merupakan uang yang telah melalui subtitusi uang dengan alat tukar khusus yang hanya berlaku pada Lapas/Rutan dalam bentuk virtual dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pelaksanaan transaksi dengan alat tukar khusus diselenggarakan oleh Direktur Jenderal melalui kerja sama dengan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi kebutuhan barang berkemasan khusus Direktur Jenderal melakukan kerja sama dengan . . . . .

• kepolisian
• kejaksaan
• KPK
• BPK
• Koperasi

Answer explanation

Barang berkemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan barang berkemasan khusus yang memiliki label khusus dan telah diverifikasi keamanannya oleh Direktur Jenderal. Untuk memenuhi kebutuhan barang berkemasan khusus Direktur Jenderal melakukan kerja sama dengan koperasi yang ditunjuk.

Dalam upaya mencegah Narapidana atau Tahanan melarikan diri, Direktur Jenderal melakukan koordinasi dengan . . . . .

• DPR
• Presiden
• Dirjen pemasyarakatan
• dirjen pajak
• dirjen imigrasi

Answer explanation

Dalam upaya mencegah Narapidana atau Tahanan melarikan diri, Direktur Jenderal melakukan: a. koordinasi dengan aparat penegak hukum; dan/atau b. koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait penolakan keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana atau Tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan adalah . . . . .

• hukuman ringan
• hukuman berat
• hukuman sedang
• hukuman penjara
• hukuman disiplin

Answer explanation

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana atau Tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan.

Untuk kepentingan umum, Kepala Lapas atau Kepala Rutan dapat menyediakan . . . .

• AC
• Kulkas
• Kasur
• Alat Olahraga
• Kantin

Answer explanation

Untuk kepentingan umum, Kepala Lapas atau Kepala Rutan dapat menyediakan: a. televisi dan/atau kipas angin; dan b. kantin yang dikelola oleh koperasi Lapas atau Rutan. Penyediaan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan).

Bab II pada Permenkumham Nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara mengatur tentang . . . . .

• ketentuan umum
• jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin
• penjatuhan hukuman disiplin
• ketentuan penutup
• Kewajiban dan larangan

Answer explanation

Permenkumham Nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara terdiri dari V bab yaitu Bab I ketentuan umum Bab II Kewajiban dan Larangan Bab III Jenis Hukuman Disiplin dan Pelanggaran Disiplin Bab IV Penjatuhan Hukuman Disiplin Bab V Ketentuan Penutup