Kls 8 Tata Pemerintahan Indonesia

Apa yang dimaksud dengan pemerintahan pusat?

• Pemerintahan yang hanya mengurus tingkat desa

• Pemerintahan yang berpusat di ibu kota negara dan mengelola urusan nasional

• Pemerintahan yang hanya mengurus satu provinsi

• Pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa

Siapa kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia?

• Ketua MPR

• Ketua DPR

• Presiden

• Gubernur

Apa yang dimaksud dengan desentralisasi?

• Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah

• Penarikan kewenangan daerah ke pemerintah pusat

• Pemusatan seluruh kekuasaan di ibu kota

• Penghapusan otonomi daerah

Apa tujuan utama dari otonomi daerah?

• Memusatkan kekuasaan di pemerintah pusat

• Membatasi peran pemerintah daerah

• Memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri

• Menghapuskan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah

Berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri negara hukum adalah…

• Adanya kekuasaan mutlak pemerintah

• Adanya supremasi hukum

• Adanya perlindungan hak asasi manusia

• Adanya pembagian kekuasaan

Sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem pemerintahan…

• Presidensial

• Parlementer

• Monarki

• Teokrasi

Apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah?

• Pemerintahan yang mengurus seluruh wilayah Indonesia

• Pemerintahan yang bertugas di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota

• Pemerintahan yang hanya mengelola desa

• Pemerintahan yang tidak memiliki kewenangan

Lembaga negara yang bertugas memutuskan perselisihan hasil pemilu adalah…

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

• DPR

• KPU

Berikut ini adalah contoh kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kecuali…

• Mengatur pendidikan di tingkat daerah

• Mengelola sumber daya alam di wilayahnya

• Menentukan kebijakan politik luar negeri

• Memberikan izin usaha di wilayahnya

Pemerintahan Indonesia didasarkan pada prinsip negara hukum. Hal ini berarti…

• Semua keputusan diambil berdasarkan kesepakatan politik

• Semua warga negara dan pemerintah harus tunduk pada hukum yang berlaku

• Pemerintah memiliki kekuasaan mutlak untuk mengatur negara

• Pemerintah pusat tidak terikat oleh undang-undang