Dalam menyusun rencana Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah harus:

• Menyusun dokumen tanpa melibatkan pihak lain.

• Hanya berkoordinasi dengan masyarakat sekitar.

• Berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi teknis terkait.

• Melakukan survei tanpa studi kelayakan.

• Hanya mengikuti peraturan daerah.

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) menjadi tanggung jawab:

• Pemerintah daerah.

• Masyarakat terdampak.

• Lembaga profesional.

• Pimpinan instansi yang memerlukan tanah.

• Kepala wilayah administratif.

Studi kelayakan yang menjadi dasar penyusunan DPPT tidak mencakup:

• Survei sosial ekonomi.

• Kelayakan lokasi.

• Kajian dampak lingkungan.

• Kesesuaian budaya masyarakat.

• Analisis biaya dan manfaat.

Perkiraan nilai tanah dilakukan untuk menentukan:

• Letak geografis tanah.

• Perkiraan biaya ganti kerugian.

• Jenis kegiatan yang akan dilakukan di lokasi tersebut.

• Dampak sosial yang akan timbul.

• Waktu pelaksanaan survei sosial ekonomi.

Survei sosial ekonomi bertujuan untuk:

• Menentukan struktur anggaran negara.

• Memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak.

• Menganalisis kelayakan lokasi pembangunan.

• Menghitung dampak lingkungan yang mungkin timbul.

• Membuat peta lokasi pembangunan.

Peta rencana lokasi pembangunan dibuat berdasarkan:

• Analisis biaya dan manfaat.

• Studi kelayakan lokasi.

• Dampak sosial dan lingkungan.

• Kajian politik dan keamanan.

• Rekomendasi masyarakat terdampak.

Dokumen hasil studi kelayakan digunakan untuk:

• Menghapus kebutuhan akan DPPT.

• Menentukan kebijakan tanpa dasar hukum.

• Menyusun DPPT dan rencana pembangunan lebih lanjut.

• Menggantikan analisis dampak lingkungan.

• Langsung memulai pembangunan tanpa persetujuan.

Lembaga profesional atau ahli dapat dilibatkan dalam:

• Proses pengadaan DPPT saja.

• Studi kelayakan dan penyusunan dokumen.

• Penyusunan anggaran negara.

• Hanya survei sosial ekonomi.

• Pengadaan tanah secara keseluruhan.

Proses pengadaan DPPT saja.

• Proses pengadaan DPPT saja.

• Studi kelayakan dan penyusunan dokumen.

• Penyusunan anggaran negara.

• Hanya survei sosial ekonomi.

• Pengadaan tanah secara keseluruhan.

Analisis biaya dan manfaat meliputi:

• Perencanaan anggaran dan dampak sosial.

• Biaya pembangunan dan manfaat bagi masyarakat.

• Peta lokasi pembangunan.

• Status tanah dan dampak lingkungan.

• Nilai ganti kerugian objek tanah.