Gubernur harus membentuk Tim Verifikasi paling lama:

• 2 hari sejak menerima DPPT.

• 3 hari sejak menerima DPPT.

• 5 hari sejak menerima DPPT.

• 7 hari sejak menerima DPPT.

• 10 hari sejak menerima DPPT.

Ketua Tim Verifikasi DPPT adalah:

• Kepala biro pemerintahan sekretariat daerah.

• Camat di lokasi pengadaan tanah.

• Asisten yang membidangi urusan pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk.

• Unsur perangkat daerah yang membidangi urusan pertanahan.

• Kepala bidang Kantor Wilayah BPN.

Tim Verifikasi DPPT melaporkan hasil verifikasi kepada:

• Kepala Kantor Pertanahan.

• Instansi yang Memerlukan Tanah.

• Gubernur/bupati/wali kota.

• DPRD setempat.

• Tim Persiapan.

Tim Verifikasi dapat mengembalikan DPPT dalam hal:

• Salah satu muatan wajib DPPT tidak dipenuhi.

• Jangka waktu DPPT lebih dari 2 tahun.

• Lokasi pengadaan tanah tidak sesuai tata ruang.

• a dan b benar.

• Semua benar.

Tim Verifikasi dapat melakukan peninjauan lokasi rencana pengadaan tanah berdasarkan:

• Instruksi langsung dari gubernur.

• Permintaan Instansi yang Memerlukan Tanah.

• Kesepakatan dengan Instansi yang Memerlukan Tanah.

• Keputusan bersama dengan DPRD.

• Usulan masyarakat terdampak.

Gubernur membentuk Tim Persiapan dalam waktu:

• 3 hari setelah menerima laporan Tim Verifikasi.

• 5 hari setelah menerima DPPT secara resmi dari Tim Verifikasi.

• 7 hari setelah DPPT ditetapkan.

• 10 hari setelah menerima DPPT dari instansi terkait.

• Tidak ada batas waktu yang ditentukan.

Anggota Tim Persiapan yang berasal dari pemerintah provinsi adalah:

• Camat di lokasi pengadaan tanah.

• Kepala bidang urusan pengadaan tanah Kantor Wilayah BPN.

• Unsur perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan.

• Bupati atau wali kota di lokasi pengadaan tanah.

• Lurah atau kepala desa di lokasi pengadaan tanah.

Susunan keanggotaan Tim Persiapan ditetapkan melalui:

• Keputusan kepala Kantor Pertanahan.

• Keputusan gubernur.

• Surat dari instansi teknis terkait.

• Surat keputusan.

Susunan keanggotaan Tim Persiapan ditetapkan melalui:

• Keputusan kepala Kantor Pertanahan.

• Keputusan gubernur.

• Surat dari instansi teknis terkait.

• Surat keputusan bupati/wali kota.

• Instruksi Menteri ATR/BPN.

Pihak yang dapat menguasai Tanah Negara dengan iktikad baik meliputi:

• Pemerintah Pusat dan perseorangan saja.

• Badan sosial dan pemerintah daerah saja.

• Semua pihak termasuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa.

• Hanya badan hukum dan badan sosial.

• Perseorangan dan Bank Tanah saja.