HUKUM PAJAK 1D

HUKUM PAJAK 1D

University

10 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

UTS Dasar Perpajakan Kelas 19.5

UTS Dasar Perpajakan Kelas 19.5

University

15 Qs

UJIAN TENGAH SEMESTER AKUNTANSI PERPAJAKAN SESI 1

UJIAN TENGAH SEMESTER AKUNTANSI PERPAJAKAN SESI 1

University

10 Qs

PRETEST E-BILLING

PRETEST E-BILLING

KG - Professional Development

10 Qs

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

University

10 Qs

e-Faktur Quiz

e-Faktur Quiz

University - Professional Development

10 Qs

Soal Pilihan Ganda PPN

Soal Pilihan Ganda PPN

University

10 Qs

Overview TPL Pertemuan 15

Overview TPL Pertemuan 15

University

11 Qs

Quiz - KUP

Quiz - KUP

University

10 Qs

HUKUM PAJAK 1D

HUKUM PAJAK 1D

Assessment

Quiz

Other

University

Medium

Created by

Sinta -

Used 2+ times

FREE Resource

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 10 pts

Bentuk usaha yang dikelola oleh individu yang tidak menetap di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun merupakan ...

Perseorangan

Badan

Bentuk Usaha Tetap

Warisan yang belum terbagi

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 10 pts

Subjek perpajakan luar negeri mencakup orang pribadi yang memang tidak bertempat tinggal di Indonesia alias tinggal di luar negeri disebut ...

Subjek Pajak Luar Negeri

Wajib Pajak

Subjek Pajak

Subjek Pajak Dalam Negeri

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 10 pts

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau  penyerahan  Jasa  Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN disebut ...

Wajib Pajak

Subjek Pajak Dalam Negeri

Badan Usaha Tetap

Pengusaha Kena Pajak

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 10 pts

Pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 disebut ...

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kecil

Pengusaha Badan

Pengusaha Orang Pribadi

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 10 pts

Dibawah ini merupakan fungsi ketetapan pajak dalam sistem perpajakan Indonesia, kecuali ...

Sebagai Alat Pengawasan Kepatuhan Pajak

Sebagai Bukti Kewajiban Pajak

Sebagai Alat Pembayaran Pajak

Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Pajak

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 10 pts

Yang bukan merupakan jenis ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah ...

Surat Ketetapan Wasiat

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 10 pts

Serangkaian tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar penanggung pajak

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya dengan tertib disebut ...

Pelunasan Pajak

Penagihan Pajak

Pelaporan Pajak

Pembayaran Pajak

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?