PRE TEST DAN POS TEST 2025

Sebagai penyidik /penyidik pembantu dalam rangka melakukan kegiatan penyidikan harus berpegang teguh pada hukum formil . Adapun hukum formil yang menjadi pedoman seorang penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan kegiatan penyidikan adalah :

• KUHP.

• KUHAP

• Perkap No 6 tahun 2019

• Perkabareskrim No 1 tahun 2022

Kumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa, yang di dalamnya menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya, disebut :

• Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

• Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

• Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

• Kitab Undang-undang Hukum Tata Usaha Negara.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa guna menentukan dapat tidaknya ditingkatkan ke penyidikan disebut dengan :

• Penindakan

• Penyelidikan

• Penyidikan

• Penyitaan

Ketentuan yang mengatur tentang siapakah penyidik diatur dalam :

• Pasal 6 KUHAP

• Pasal 6 ayat (1) KUHP

• Pasal 6 ayat (2) KUHP

• Pasal 6 ayat (1) KUHAP

Syarat kepangkatan yang mengatur tentang Penyidik diatur oleh peraturan pemerintah adalah :

• PP 58 Tahun 2009.

• PP 58 Tahun 2010.

• PP 57 Tahun 2010.

• PP 8 Tahun 2010.

Dalam rangka penyidikan, Penyidik dapat melakukan kegiatan penindakan . Berikut ini merupakan kegiatan penindakan yang dapat dilakukan oleh Penyidik polri , Kecuali :

• Penangkapan

• Penggeledahan

• Penahanan

• Pemeriksaan

Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagi pelaku pidana disebut :

• Terdakwa

• Tersangka

• Terduga

• Terpidana

Ketentuan yang mengatur tentang Penggeledahan diatur dalam :

• Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP

• Pasal 47 Sampai dengan Pasal 49 KUHAP

• Pasal 20 sampai dengan Pasal 30 KUHAP

• Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP

Gelar perkara  dapat  dilaksanakan  secara biasa dan gelar perkara  khusus. Adapun tujuan dilaksanakan gelar perkara khusus adalah dalam rangka

• dalam rangka mendukung efektivitas penyidikan dan pengawasan penyidikan.

• dalam rangka mengefektifkan tugas dan peran pengawas penyidik dan atasan penyidik.

• merespons laporan/pengaduan atau komplain dari pihak yang berperkara atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik selaku penyidik.

• dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dalam proses penyidikan yang merupakan intervensi pimpinan.

Isi Keputusan Mahkamah Konstitusi No 21 Tahun 2014 yang salah satunya mengatur tentang :

• Pemeriksaan tersangka

• Sah tidaknya penangkapan dan penahanan

• Sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan

• Penetapan tersangka