Kuis Regulasi 13 Januari 2025

Serangkaian kegiatan untuk memastikan kepatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam melakukan pendaftaran, penyampaian data secara lengkap dan benar serta pembayaran iuran, merupakan pengertian dari :

• Pemeriksaan Kepatuhan

• Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

• Pengawasan Kepatuhan

• Temuan Hasil Pemeriksaan

Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan keterangan atau informasi, mengolah data, bukti atau keterangan yang dilaksanakan secara objektif dan professional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial, merupakan pengertian dari

• Pemeriksaan Kepatuhan

• Pengawasan Kepatuhan

• Pemeriksaan dan Pengawasan Kepatuhan

• Temuan Hasil Pemeriksaan

Pengiriman surat reminder tagihan dan kunjungan penagihan termasuk dalam kegiatan…

• Pengawasan Kepatuhan

• Pemeriksaan Kepatuhan

• Administrasi Pemeriksaan

• Monitoring Hasil Pemeriksaan

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara jaminan sosial, BPJS Kesehatan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang melalui Pasal 11 UU Nomor 24 Tahun 2011. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada BPJS Kesehatan tersebut bersifat :

• Delegatif

• Non Atributif

• Distributif

• Atributif

Ketentuan Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS terdapat dalam UU No 24 Tahun 2011 :

• Pasal 55

• Pasal 19 Ayat (1)

• Pasal 19 Ayat (2)

• Pasal 15 Ayat (1)

Syarat pegawai yang memiliki kewenangan dalam melakukan fungsi pemeriksaan adalah :

• Pegawai tetap/capeg/PTT yang memiliki SK untuk bertugas di fungsi wasrik, Pendidikan minimal D3, dan Memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan

• Pegawai tetap/capeg yang memiliki SK untuk bertugas di fungsi Kepesertaan, Pendidikan minimal D3, dan Memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan

• Pegawai tetap/capeg yang memiliki SK untuk bertugas di fungsi wasrik, Pendidikan minimal D3, dan Memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan

• Pegawai tetap/capeg/PTT yang memiliki SK untuk bertugas di fungsi penagihan, Pendidikan minimal D3, dan Memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan

Ketentuan yang mengatur tentang pemberi kerja yang tidak memungut iuran yang mnejadi beban peserta dari pekerjanya dapat dipidana dengan pidana penjara 8 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 adalah :

• Pasal 19 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2011

• Pasal 15 Ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2011

• Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2011

• Pasal 19 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011

Dalam struktur organisasi baru, pemeriksaan kepatuhan pendaftaran dan penyampaian data merupakan kewenangan dari…..

• Pasrik

• Relationship Officer

• Staf Penagihan

• Staf Telecollecting

Berikut ini pernyataan yang benar tentang pemeriksaan dengan tujuan tertentu yaitu :

• Pemeriksaan yang dilakukan atas adanya indikasi pelanggaran suatu tindak pidana dalam penyelenggaraan kewajiban Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara atas Jaminan Kesehatan Nasional

• Pemeriksaan dengan tujuan tertentu tidak mengakibatkan timbulnya potensi kekurangan pemungutan dan pembayaran iuran dari yang seharusnya dipungut dan dibayarkan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

• Pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan/atau berdasarkan hasil analisa data

• Ruang lingkup temuan hasil pemeriksaan berupa pengujian atas kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara dalam mendaftarkan diri dalam program Jaminan Kesehatan

Berikut ini merupakan salah satu mekanisme pemeriksaan atas kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara :

• Pemeriksaan Kantor

• Pemeriksaan Lapangan

• Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

• Pengawasan Terpadu