Lembaga Yudikatif & Independen

Tugas Mahkamah Agung dalam bidang Nasihat dan Pertimbangan Hukum adalah

• Membuat atau membentuk peraturan sebagai pelengkap mengisi kekosongan hukum yang digunakan untuk kelancara peradilan

• Mengadili pada tingkat pertama yang putusannya bersitat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar 1945.

• Memberi pertimbangan Presiden terkait grasi dan rehabilitasi.

• Melakukan penelitian untuk perbaikan sistem peradilan. Menjaga kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

• Mengawasi jalannya peradilan di semua lingkungan pengadilan

Answer explanation

Lembaga yang membina keseragaman hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali yaitu

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

• Legislatif

• Komisi Yudisial

• Yudikatif

Kekuasaan Yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebut juga ....

• kekuasaan Eksaminatif

• kekuasaan Federatif

• kekuasaan Konsultatif

• kekuasaan Eksekutif

• kekuasaan Kehakiman

Dalam UUD 1945, pasal mana yang mengatur tentang tugas BPK?

• Pasal 1

• Pasal 20

• Pasal 23

• Pasal 24

• Pasal 23E

Sengketa tentang mengadili yaitu salah satu tugas lembaga

• Komisi Yudisial

• DPR

• Mahkamah Konstitusi

• DPR

• Mahkamah Agung

Apa yang menjadi kewenangan utama Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengadili suatu perkara?

• Mengadili perkara perdata antar warga negara

• Menguji keputusan pemerintah terhadap Undang-Undang Dasar 1945

• Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

• Menyelesaikan sengketa antar lembaga negara

• Mengadili perkara pidana yang melibatkan pejabat negara

Apa tugas utama BPK?

• Mengadili perkara pidana

• Mengadili perkara perdata

• Memeriksa pengelolaan keuangan negara

• Mengajukan RUU

• Mengawasi lembaga peradilan

Siapa yang berwenang mengawasi jalannya pemerintahan?

• DPR

• DPD

• MPR

• BPK

• Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga negara. Lembaga negara mana yang dapat terlibat dalam sengketa kewenangan ini?

• Lembaga Eksekutif dan Legislatif

• Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945

• Pemerintah daerah dan lembaga internasional

• Partai politik dan masyarakat sipil

• Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan pembubaran partai politik. Dalam hal apa hal ini dapat terjadi?

• Jika partai politik terbukti melakukan pelanggaran hukum pidana

• Jika partai politik tidak mendukung pemerintahan yang sah

• Jika partai politik tidak mengikuti aturan pemilu

• Jika partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

• Jika partai politik terlibat dalam kampanye negatif terhadap pemerintah