Kebijakan Anggaran Perjalanan Dinas Tahun 2025

Pedoman Pelaksanaan Detasering Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah

• A. PER-10/BC/2022

• B. PER-11/BC/2022

• C. PER-12/BC/2022

• D. PER-13/BC/2022

Struktur Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari:

• A. Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas Pribadi

• B. Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas Pindah

• C. Perjalanan Dinas Pindah dan Perjalanan Dinas Tidak Pindah

• D. Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas Non Jabatan

Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri disebut:

• A. Perjalanan Dinas Pindah

• B. Perjalanan Dinas Jabatan

• C. Perjalanan Dinas Rahasia

• D. Perjalanan Dinas Tour and Travel

Salah satu prinsip perjalanan dinas menurut PMK 119/2023:

• A. Nyaman

• B. Selektif

• C. Asyik

• D. Menarik

Besaran uang harian zona IB adalah……dari satuan biaya uang harian Perjalanan Dinas luar Kota per provinsi

• A. 60%

• B. 30%

• C. 80%

• D. 55%

Yang bukan merupakan petugas menguji SPD sesuai tugas dan kewenangannya dengan berpedoman pada PMK mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN adalah

• A. PPK

• B. PKK

• C. PPSPM

• D.  Bendahara Pengeluaran

Pelaksana Perjadin tidak menggunakan biaya penginapan diberikan biaya penginapan sebesar:

• A. 20%

• B. 30%

• C. 40%

• D. 50%

Penugasan dalam jangka waktu tertentu di luar Tempat Kedudukan Semula dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai adalah defenisi dari:

• A. Detasemen

• B. Detasering

• C. Database

• D. Perjalanan Dinas Pindah

Kewajiban pegawai dalam melaksanakan perjalanan dinas:

• A. Melaksanakan perjalanan dinas  diluar penugasan

• B.  Menggunakan pemindaian posisi berdasarkan koordinat kehadiran (geotagging)

• C. Mengajukan bukti-bukti pengeluaran/dokumen yang palsu

• D. Memperlambat mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas

Ikhtisar Pelaksanaan Tugas Detasering adalah bentuk laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dan harus disampaikan paling lambat:

• A. 2 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan

• B. 3 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan

• C. 4 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan

• D. 5 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan