PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Sila ke-4 dalam Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia digambarkan dengan gambar ….

• padi dan kapas

• rantai emas

• bintang

• kepala banteng

Manusia adalah makhluk sosial yang membuatnya harus bekerja sama dengan orang lain untuk bertahan hidup. Manfaat yang diperoleh dari kerja sama adalah ….

• menimbulkan persatuan

• memperkuat persatuan

• merugikan orang lain

• memecah persatuan

Warga desa Donohudan bergotong-royong mendirikan gapura desa. Semua warga bersatu dan bekerja sama dengan penuh kerukunan. Peristiwa ini menunjukkan ...

• nilai kemanusiaan

• nilai keadilan

• nilai kesatuan

• nilai spiritual

Di bawah ini yang tidak mencerminkan sikap cinta terhadap Tanah Air, kecuali ….

• menghina tradisi suku lain

• merendahkan budaya sendiri

• mengolok-olok pakaian adat daerah lain

• belajar tarian adat dengan teman

Salah satu tindakan yang mencerminkan nilai sila ke-4 dari Pancasila adalah ….

• menerima hasil musyawarah dengan tanggung jawab

• tidak membeda-bedakan orang yang memiliki keyakinan yang berbeda

• mengganggu orang lain yang sedang beribadah

• gotong-royong membersihkan selokan

Di bawah ini adalah beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam menjalankan musyawarah agar semua pihak merasakan keadilan, kecuali ….

• jiwa besar dan lapang dada

• kebebasan untuk memaksakan pendapat

• kebebasan untuk mengemukakan pendapat

• menghargai pendapat orang lain

Segala sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab penuh disebut ….

• hak

• kewajiban

• tuduhan

• imbalan

Segala sesuatu yang harus diterima semua orang tanpa terkecuali disebut ….

• hak

• kewajiban

• tuduhan

• imbalan

Dalam proses pembuatan sebuah undang-undang, harusnya sesuai dengan ….

• permintaan rakyat

• UUD 1945

• keputusan MPR

• peraturan presiden

Hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia memiliki tujuan untuk ….

• membuat takut warga dengan adanya sanksi

• mencegah keributan antar masyarakat

• mengontrol kekuasaan politik dan wibawa pemerintah

• melindungi kekuasaan pejabat