8. Quiz PKN Bab 3

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam ...

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
• Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018
• Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2020

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, dasar hukum tertinggi di Indonesia adalah ...

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Undang-Undang No. 10 Tahun 2004
• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1965
• Undang-Undang No. 1 Tahun 2000

Urutan peraturan perundang-undangan yang benar adalah ...

• 1. Peraturan Daerah 2. Peraturan Presiden 3. Peraturan Pemerintah 4. Undang-Undang 5. Undang-Undang Dasar
• 1. Undang-Undang Dasar 2. Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Presiden 5. Peraturan Daerah
• 1. Peraturan Presiden 2. Undang-Undang 3. Peraturan Daerah 4. Peraturan Pemerintah 5. Undang-Undang Dasar
• 1. Peraturan Pemerintah 2. Peraturan Daerah 3. Undang-Undang 4. Undang-Undang Dasar 5. Peraturan Presiden

Peraturan yang dibuat oleh DPR dan disahkan oleh Presiden disebut ...

• Undang-Undang
• Rancangan Undang-Undang
• Peraturan Presiden

• Peraturan Daerah

Peraturan daerah yang berlaku di tingkat provinsi dibuat oleh ...

• DPR RI dan Presiden

• DPRD Provinsi dan Gubernur

• DPRD Kabupaten dan Bupati

• Presiden dan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Pemerintah digunakan untuk ...

• Menyelesaikan konflik antar wilayah

• Mengatur hukum dasar negara

• Mengatur keuangan negara

• Menjalankan undang-undang secara teknis

Peraturan Presiden dikeluarkan oleh ...

• DPR

• MPR

• Presiden

• Mahkamah Agung

Siapakah yang berwenang membuat peraturan daerah tingkat kabupaten/kota?

• DPR RI dan Presiden

• DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota

• Gubernur dan DPRD Provinsi

• Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Amendemen UUD 1945 dilakukan oleh ...

• Presiden

• DPR

• MPR

• Mahkamah Konstitusi

Di dalam tata urutan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan sebagai ...

• Peraturan pelaksana

• Hukum tertinggi

• Instruksi presiden
  

• Peraturan daerah