QUIZ Manajemen Risiko Sektor Publik

1. Pengertian dari risiko keuangan negara atau risiko fiscal berdasarkan PMK 222 tahun 2021 dan KMK 105 tahun 2022 adalah

• Merupakan rangkaian ketidakpastian yang berkaitan dengan adanya deviasi antara kemungkinan keterjadian dengan realisasinya terhadap asumsi dasar ekonomi makro APBN yang tertuang dalam Nota Keuangan.
• Segala sesuatu yang di masa mendatang dapat menimbulkan tekanan fiscal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik yang berasal dari sisi pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan anggaran, maupun risiko fiskal yang bersifat kontinjensi
• Faktor-faktor dan/atau kejadian yang mempengaruhi proyeksi fiskal, postur APBN, dan/atau aset serta kewajiban negara dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
• Semua salah

2.Tujuan dari pengelolaan risiko APBN, Kontinjensi dan Neraca adalah:

• menjaga kondisi proyeksi fiskal, postur APBN, serta Aset dan Kewajiban Negara yang terkendali dalam jangka pendek, menengah, dan Panjang;
• Mengurangi keterkejutan (shock) atas postur APBN utamanya dari pengaruh negative kondisi domestik
• Menyusun mitigasi yang tepat atas risk event yang sudah teridentifikasi
• Jawaban a, b dan c benar

3.Berikut ini merupakan ruang lingkup atau cakupan dari Risiko Fiskal/ Keuangan Negara, kecuali..

• Pengelolaan APBN, aset dan kewajiban, Neraca Korporasi swasta dan investasi pemerintah
• Pengelolaan APBD, aset dan kewajiban/ Neraca konsolidasi sektor publik dan investasi lembaga keuangan internasional
• Pengelolaan APBN, aset dan kewajiban/Neraca konsolidasi sektor publik dan investasi pemerintah
• Jawaban a, b dan c benar

4. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Menteri Keuangan, konteks risiko AKN (Risiko Keuangan Negara) sesuai UU no 17 tahun 2003 ,meliputi 3 (tiga) area sebagai berikut, kecuali;

• Pengelolaan Stabilitas Sektor Keuangan
• Kekayaan Negara dipisahkan
• Pengelolaan Fiskal
• Pengelolaan Sistem Pembayaran

5. Kesinambungan fiskal dapat terekspose risiko kewajiban kontijensi dari penjaminan pemerintah atas pembangunan infrastuktur yang berpotensi menimbulkan tekanan pada APBN, risiko tersebut menurut Polackova (1998) & World Bank (1998) merupakan cakupan karakteristik risiko sebagai berikut...

• Direct Eksplisit
• Direct Implisit
• Contingent Eksplisit
• Contingent Implisit

6. Dalam risiko perubahan kondisi ekonomi makro terdapat potensi risiko yang bersumber dari global (eksternal) berupa meningkatnya tensi geopolitik dan berimbas pada kenaikan harga komoditas minyak mentah dan pertambangan, terhadap risiko tersebut, manakah transmisi risiko yang paling tepat menurut jenis risiko (postif/negative) dan dampaknya pada postur APBN...

• Upside Risk, Penerimaan Negara Meningkat (Pph migas & PNBP)
• Downside Risk, Belanja bunga utang meningkat
• Downside Risk, Belanja Negara untuk subsidi energi meningkat
• a dan c benar

7. Apa saja tujuh asumsi dasar ekonomi makro (ADEM) yang digunakan dalam penyusunan Nota Keuangan? Di antaranya adalah:

• Pertumbuhan ekonomi, deflasi, nilai tukar, suku bunga SBN 10 tahun, harga minyak mentah (ICP), lifting minyak mentah, dan lifting gas bumi
• Pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga SBN 3 tahun, harga minyak mentah (ICP), lifting minyak mentah, dan lifting gas alam.
• Pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga SBN 10 tahun, harga minyak mentah (ICP), lifting minyak mentah, dan lifting gas bumi.
• Pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga SBN 3 tahun, harga minyak mentah (ICP), lifting minyak mentah, dan lifting gas bumi

8. Berikut ini yang merupakan salah satu contoh bentuk risiko program dan implementasi kebijakan Pemerintah sesuai Nota Keuangan APBN 2025 adalah, kecuali..

• Risiko penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
• Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara
• Risiko Pembiayaan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
• Risiko Implementasi Kebijakan Pembiayaan Utang

9. Risiko yang timbul akibat adanya kewajiban potensial yg dpt menjadi kewajiban Pemerintah yg dipicu kejadian risiko bersumber dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan disebut…

• Risiko program dan Implementasi Kebijakan
• Risiko kewajiban
• Risiko kontijensi
• Risiko neraca konsolidasi sektor publik

10. Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah timbul akibat dari adanya dukungan/jaminan yang menimbulkan konsekuensi fiskal dalam bentuk peningkatan kontijensi Pemerintah. Adapun kontijensi ini akan berdampak pada APBN jika dipicu oleh kondisi sebagai berikut…

• Terjamin mempercepat pembayaran kewajiban finansial/ pelunasan dipercepat
• Terjamin tidak bisa memenuhi kewajiban finansialnya / gagal bayar
• Terjamin mendapatkan suntikan ekuitas dari pemegang saham
• Tidak ada yang benar