SAKIP KOTA SERANG

Apa dasar hukum penyusunan penjenjangan kinerja dalam proses perencanaan?

• Permenpan-RB nomor 3 tahun 2023

• Permenpan-RB nomor 89 tahun 2021

• Permenpan-RB nomor 9 tahun 2023

• Permendagri nomor 18 tahun 2020

Proses penyusunan pohon kinerja dilakukan hingga di tahapan ke berapa dalam penjenjangan kinerja?

• Tahap kedua

• Tahap ketiga

• Tahap keempat

• Tahap kelima

Pohon kinerja harus diturunkan pada ke level yang paling detail yaitu level…

• Kinerja strategis

• Kinerja urusan

• Kinerja operasional

• Kinerja taktikal

Kinerja outcome harus diturunkan ke…

• indikator

• Critical success factor

• Isu

• Masalah

Dalam menerjamahkan penjenjangan ke dalam dokumen perencanaan, harus memenuhi apa saja, kecuali…

• Indikator

• Target

• Anggaran

• Realisasi

Salah satu tujuan penyusunan Renstra adalah...

• Menetapkan kebijakan dan strategi perangkat daerah

• Menentukan peraturan daerah

• Menyusun kebijakan luar negeri

• Mengatur anggaran pendapatan daerah

Apa dasar hukum utama dalam penyusunan RPJMD dan Renstra?

• UU No. 17 Tahun 2003

• PP No. 8 Tahun 2008

• Permendagri No. 86 Tahun 2017

• UU No. 25 Tahun 2004

Perangkat daerah wajib menyusun Renstra paling lambat...

• 3 bulan setelah RPJMD ditetapkan

• 6 bulan setelah RPJMD ditetapkan

• 1 tahun setelah RPJMD ditetapkan

• 2 tahun setelah RPJMD ditetapkan

Apa dasar hukum perjajian kinerja ?

• Permenpan-RB nomor 53 tahun 2014

• Permenpan-RB nomor 3 tahun 2023

• Permendagri nomor 18 tahun 2020

• Permenpan-RB nomor 9 tahun 2023

Kapan waktu penyusunan Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja?

• Setiap tahun Perencanaan

• 5 Tahun sekali saat penyusunan Perencanaan Kinerja

• Satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan

• Tidak tahu