Termasuk dalam tindak pidana asal (predicate crime) sebagaimana dimaksud dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah, kecuali:

• Korupsi

• Prostitusi

• Kejahatan di bidang kelautan dan perikanan

• Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Penjatuhan pidana tambahan terhadap korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dapat berupa:

• Pengambilalihan Korporasi oleh negara

• Dinyatakan pailit

• Pidana penjara terhadap pengurus korporasi

• Pidana denda paling banyak sebesar Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)

Dalam perkara tindak pidana pencucian uang, beban pembuktian terbalik oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan perkara di sidang pengadilan memiliki pengertian:

• bahwa Harta Kekayaan Terdakwa yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

• bahwa Terdakwa dapat diputus bebas sepanjang Terdakwa bersedia untuk mengembalikan Harta Kekayaan miliknya yang berasal atau terkait dengan tindak pidana kepada Negara

• bahwa Terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan Harta Kekayaan milik Terdakwa yang berasal atau terkait dengan tindak pidana telah dipergunakan untuk kepentingan sosial, sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa

• bahwa pembuktian terbalik oleh Terdakwa dilakukan agar Terdakwa tidak dijatuhkan pidana denda

Berikut ini dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan menurut UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kecuali:

• Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan

• Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana

• Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

• Transaksi Keuangan dalam jumlah besar yang berasal dari luar negeri

Berikut ini termasuk dalam Tindak Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, kecuali:

• Larangan bagi Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain

• Setiap orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK

• Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan

• Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor

Lamanya pidana kurungan yang dapat dijatuhkan sebagai pengganti pidana denda dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda adalah paling lama:

• 1 (satu) tahun

• 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan

• 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

• 2 (dua) tahun

Semua pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan:

• Penunjukan Langsung

• Pemilihan Langsung

• Pelelangan Umum

• Tender atau Lelang

Kegunaan dari HPS adalah, kecuali:

• Salah satu acuan untuk menilai kewajaran harga

• Dasar untuk menggugurkan penawaran bila penawaran terlalu jauh di bawah HPS

• Acuan dalam evaluasi penawaran, klarifikasi, dan/atau negosiasi dengan calon konsultan terpilih

• Besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah

Swakelola tidak dapat dilaksanakan oleh:

• Pejabat Pembuat Komitmen

• instansi pemerintah lain

• kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima dana hibah

• kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima dana proyek APBD/APBN

Hal yang bukan menjadi tanggungjawab penyedia sesuai dengan jenis pekerjaannya dalam pelaksanaan kontrak adalah :

• Ketepatan kualitas ketika anggaran sudah ditetapkan dalam DIPA/DPA

• Ketepatan perhitungan jumlah atau volume sesuai dengan perubahan kontrak

• Ketepatan waktu barang tercatat dalam pembukuan asset

• Ketepatan lokasi penyerahan barang