Kuis Perpajakan untuk Bendahara Instansi Pemerintah

Apa yang menjadi dasar utama pengenaan PPh Pasal 23?

• Penghasilan bruto atas penyerahan jasa tertentu

• Penghasilan netto setelah pengurangan PTKP

• Total pendapatan dalam setahun

• Hanya penghasilan yang sudah dipotong PPN

Dalam PPh Pasal 21, jika seorang pegawai tidak memiliki NPWP, maka tarif pajak yang berlaku adalah:

• Naik sebesar 15% dari tarif normal

• Tidak dikenakan pajak

• Tarif normal ditambah 20%

• 1,5 kali tarif PPN

Apa yang menjadi pembeda utama dalam pengenaan PPh Pasal 21 antara pegawai tetap dan bukan pegawai?

• Besaran tarif yang digunakan

• Metode perhitungan PTKP

• Kewajiban pelaporan tahunan

• Penggunaan tarif efektif vs tarif pasal 17

Dalam konteks PPh Pasal 4 ayat (2), siapa saja yang termasuk wajib pajak yang dapat menggunakan tarif final?

• Pengusaha UMKM dengan peredaran bruto di bawah Rp500 juta

• Semua badan usaha yang memiliki NPWP

• Wajib Pajak pribadi dengan penghasilan dari pekerjaan lepas

• Hanya perusahaan besar dengan omzet di atas Rp5 miliar

Dalam kasus perpajakan internasional, apa yang terjadi jika Wajib Pajak Luar Negeri tidak memiliki Surat Keterangan Domisili?

• Tidak ada pemotongan pajak

• Dikenakan tarif PPh 26 berdasarkan perjanjian P3B

• Tarif PPh 26 berlaku sebesar 20% tanpa pengurangan

• Pemotongan pajak dibatalkan

Apa yang menjadi ciri khas pengenaan PPh Pasal 22?

• Dikenakan atas pembayaran barang impor

• Berlaku hanya untuk jasa konsultasi

• Tidak berlaku untuk transaksi pemerintah

• Dibayarkan oleh penerima penghasilan

Jika Wajib Pajak memiliki Surat Keterangan UMKM tetapi tagihan jasa tidak memisahkan komponen bahan dan jasa, maka pajak yang dikenakan adalah:

• PPh Pasal 22 untuk seluruh tagihan

• PPh Pasal 23 untuk seluruh tagihan

• PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 0,5%

• Tidak ada pemotongan pajak

Apa peran penting Surat Keterangan Domisili dalam PPh Pasal 26?

• Menurunkan tarif pajak sesuai perjanjian pajak internasional

• Membebaskan Wajib Pajak dari seluruh pajak penghasilan

• Memastikan Wajib Pajak dapat menggunakan tarif PPh Pasal 23

• Hanya berlaku untuk Wajib Pajak dengan NPWP

Dalam PPh Pasal 21, bagaimana perlakuan pajak terhadap penghasilan berupa bonus yang diberikan kepada pegawai tetap?

• Dipotong dengan tarif progresif Pasal 17

• Dikenakan tarif PPh 22 khusus

• Tidak dikenakan pajak karena bersifat insentif

• Dipotong dengan tarif final sebesar 10%

Jika pengadaan barang dilakukan oleh pemerintah kepada PKP, apa yang wajib dibuat oleh PKP?

• Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

• Faktur Pajak dengan kode 02

• Surat Keterangan Tidak Terkena PPN

• Bukti setor pajak penghasilan final