Search Header Logo

HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI

Authored by Restu Monitasari

Other

University

Used 4+ times

HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

6 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia terinspirasi dari konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh negara berikut:

Austria

Amerika Serikat

Prancis

Jerman

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Perbedaan utama antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di Indonesia dapat dilihat dari...

Cara pengangkatan hakim yang dilakukan oleh DPR

Kewenangan MK dalam menangani sengketa pemilu dan uji materiil

Lingkup hukum yang ditangani, di mana MK menangani perkara pidana

  1. Status MK yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam konteks pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, istilah judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berarti...

Pemeriksaan dan evaluasi terhadap kebijakan eksekutif

Kewenangan untuk membatalkan atau mempertahankan undang-undang yang bertentangan dengan UUD

Pengawasan terhadap putusan peradilan umum oleh Mahkamah Konstitusi

Mekanisme Mahkamah Konstitusi dalam mengatur hubungan antara legislatif dan eksekutif

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Fungsi utama Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum di Indonesia adalah...

Menetapkan hukum positif yang berlaku di Indonesia

Menjamin pelaksanaan UUD 1945 dan hak konstitusional warga negara

Menangani perkara pidana

Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Proses pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan oleh...

Komisi Yudisial

Mahkamah Agung

Setiap warga negara yang merasa dirugikan

Presiden dan DPR

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki kewenangan untuk...

Menetapkan hukum baru

Memberikan sanksi kepada pejabat publik

Menangani sengketa antar lembaga negara

Membatalkan undang-undang yang tidak sesuai dengan UUD

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?